Surabaya, Radar Keadilan – Sebuah insiden pelanggaran prosedur dan kesalahan pemahaman hukum mencuat saat tim pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat (LBH PKR) melakukan pendampingan hukum di Polres KP3 Tanjung Perak, Senin (20/04/2026).
Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua LBH PKR, Kukuh Susiono, ini mendapati fakta bahwa penyidik keliru mengategorikan lembaga mereka sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas), padahal kedudukan dan kewenangan mereka diatur secara tegas dalam undang-undang.
Dalam proses pemeriksaan terhadap klien bernama Soeroso yang terlibat dalam perkara Perlindungan Anak dan Ibu (PPAI), seorang penyidik berinisial Z berpangkat Bripka justru mempertanyakan legalitas formal tim pendamping.
Penyidik tersebut menyepelekan keberadaan surat kuasa yang telah sah diberikan, serta menuntut bukti status advokat, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, paralegal atau pendamping hukum non-advokat memiliki kewenangan penuh untuk mendampingi klien pada tahap pemeriksaan atau klarifikasi di kepolisian.
Kondisi ini semakin memprihatinkan lantaran terindikasi adanya tekanan dan intimidasi verbal yang dilakukan terhadap terlapor.
Soeroso, yang memiliki keterbatasan dalam literasi atau kemampuan membaca, didesak untuk menandatangani dokumen dengan ancaman bahwa jika tidak bersedia melapor, kasus akan langsung dinaikkan ke tahap penuntutan atau Kejaksaan.
Hal ini dinilai sangat melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan bagi masyarakat kecil.
