Oleh: Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H.
Deklarator dan Wakil Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL
Bidang OKK, juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.
Lanskap hukum Indonesia tengah bergolak. Transformasi digital, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi, hingga pergeseran sistem pembuktian elektronik telah melahirkan realitas hukum baru yang tidak lagi dapat dijawab dengan cara pandang lama.
Di tengah dinamika tersebut, profesi advokat justru dihadapkan pada persoalan mendasar: fragmentasi organisasi yang berkepanjangan, menurunnya standar etika, komersialisasi berlebihan, serta kualitas pendidikan profesi yang belum merata dan memadai.
Kondisi ini memicu krisis kepercayaan publik yang serius dan mengancam peran advokat sebagai pilar utama penegakan hukum.
Menjawab tantangan sejarah ini, PERADI PROFESIONAL hadir bukan sebagai kekuatan tandingan atau pelanjut konflik kelembagaan yang melelahkan, melainkan sebagai gerakan pembaruan dan konsolidasi mutu.
Hal tersebut ditegaskan secara tegas oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI PROFESIONAL, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., dalam pidato kuncinya pada acara Pelantikan Pengurus DPN PERADI PROFESIONAL, tanggal 8 Mei 2026.
Pidato tersebut menjadi landasan ideologis bagi arah baru profesi advokat Indonesia yang mengutamakan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab konstitusional.
Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H., Deklarator sekaligus Wakil Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kekaryaan (OKK), yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, menegaskan bahwa kehadiran organisasi ini adalah respons strategis atas krisis legitimasi profesi.
“Eksistensi organisasi profesi tidak hanya bergantung pada legalitas formal, melainkan pada kemampuan moral dan intelektualnya menjaga standar etik, kompetensi, serta kepercayaan publik. Ketika fungsi integratif tersebut melemah, maka degradasi otoritas profesi adalah konsekuensi yang tak terelakkan,” ujarnya menegaskan gagasan yang tertuang dalam catatan resminya.
Lahirnya PERADI PROFESIONAL dimaknai sebagai ikhtiar kolektif untuk mengembalikan hakikat profesi advokat sebagai officium nobile—profesi terhormat yang memegang teguh tanggung jawab menjaga keadilan dan rasionalitas hukum.
Berpijak pada pemikiran Roscoe Pound (1943) yang memandang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, PERADI PROFESIONAL menekankan bahwa advokat tidak sekadar pekerja teknis pencari nafkah, melainkan aktor strategis yang memikul tanggung jawab etis bagi ketertiban sosial.
Fokus utamanya adalah reposisi martabat advokat melalui paradigma: kualitas di atas kuantitas, integritas di atas formalitas, dan tanggung jawab publik di atas kepentingan internal.
Salah satu titik lemah utama yang disorot dan menjadi fokus utama pembaruan adalah sistem pendidikan profesi advokat.
Selama ini, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA/PPA) berjalan parsial, tidak seragam, dan sering kali terjebak sebagai syarat administratif belaka. Masalah ini diperparah oleh ketidakselarasan normatif antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaannya.
Disparitas mutu kurikulum, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi melahirkan lulusan dengan kualifikasi yang beragam, sering kali belum siap menjawab tantangan hukum modern.
Untuk mengatasi krisis pendidikan tersebut, PERADI PROFESIONAL menawarkan terobosan konseptual bernama Co-Governance Pendidikan Advokat.
Model ini dibangun atas kesadaran bahwa pendidikan advokat tidak dapat diselenggarakan secara eksklusif oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi setara antara kekuatan akademik perguruan tinggi dan pengalaman praktis organisasi profesi.
Konsep shared authority atau kewenangan bersama menjadi pondasi utamanya. Perguruan tinggi memegang otoritas dalam menjaga kedalaman ilmiah, metodologi pembelajaran, dan riset.
Sementara itu, organisasi profesi bertanggung jawab penuh atas standar etika, kompetensi praktik, disiplin profesi, dan relevansi kebutuhan dunia hukum. Pendekatan ini memutus dikotomi teori dan praktik, sekaligus menempatkan etika sebagai inti utama kurikulum atau ethics-centered education.
Selain itu, kurikulum yang dikembangkan bersifat future-oriented, adaptif terhadap perkembangan teknologi hukum, hukum siber, pembuktian digital, regulasi keuangan teknologi, hingga penyelesaian sengketa secara daring.
Langkah ini sejalan dengan pandangan pakar hukum dunia, Richard Susskind (2013), yang memperingatkan bahwa profesi hukum di abad ke-21 sedang mengalami transformasi radikal; mereka yang gagal beradaptasi akan kehilangan relevansi sosialnya.
Komitmen pembaruan ini bukan sekadar wacana. Hingga pertengahan tahun 2026, PERADI PROFESIONAL telah menjalin kemitraan strategis dengan 35 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan model pendidikan baru ini.
Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan pembaruan telah tumbuh menjadi kesadaran bersama, baik di lingkungan akademik maupun praktisi hukum.
Pada tataran tertinggi, langkah yang diambil PERADI PROFESIONAL menyentuh hakikat eksistensi negara hukum Indonesia.
Advokat memegang peran krusial sebagai penyeimbang kekuasaan, pengawal hak konstitusional warga negara, dan penjaga keadilan substantif.
Di tengah arus pragmatisme dan polarisasi sosial, kehadiran advokat yang independen dan berintegritas menjadi penentu arah demokrasi dan supremasi hukum.
Melalui visi yang digaungkan dalam pidato pelantikan tersebut, PERADI PROFESIONAL menegaskan posisinya sebagai organisasi profesi yang berorientasi masa depan namun tidak kehilangan akar moralnya.
Organisasi ini hadir untuk memastikan bahwa profesi advokat kembali berdiri tegak sebagai pilar keadilan, penegak demokrasi konstitusional, dan garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita hukum Indonesia yang bermartabat.
Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa hukum tidak hanya diukur dari undang-undang yang dimilikinya, melainkan dari kualitas moral dan intelektual para advokat yang mengembannya.
