Penyesuaian standar kemiskinan internasional menjadi 3,00 Dolar AS per hari atau setara sekitar Rp47.000 juga berdampak signifikan, memperlihatkan cakupan yang lebih luas dari masalah ini, termasuk di Indonesia sendiri.
Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sistemik inilah yang kemudian menjadi landasan bagi narasi yang dibangun, di mana Iran memosisikan dirinya sebagai pembela kepentingan negara-negara yang merasa tertekan oleh tatanan ekonomi global yang didominasi oleh kekuatan Barat.
Di kawasan Timur Tengah, konflik ini telah membelah peta geopolitik menjadi dua kekuatan besar yang saling berhadapan.
Di satu sisi terdapat jaringan yang dikenal sebagai “Poros Perlawanan” yang dipelopori Iran, dan di sisi lain terdapat aliansi strategis yang diperkuat oleh AS.
Bagi dunia ketiga, situasi ini bukan sekadar perselisihan antarnegara, melainkan sebuah ujian bagi sistem internasional yang dianggap sudah tidak lagi relevan dan adil.
Dalam narasi yang berkembang, Iran hadir dengan segala risiko yang dihadapi sebagai pihak yang berani mengambil sikap demi prinsip perlawanan.
Sejarah mencatat bagaimana di masa lalu, di bawah kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, Indonesia mampu mengambil posisi yang strategis dan berwibawa di tengah pusaran perubahan dunia.
Kini, di tengah dinamika baru yang mengubah wajah hubungan internasional, muncul pertanyaan besar mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bagaimana bangsa ini akan menempatkan diri dalam keseimbangan kekuatan global yang sedang bergeser?
Tantangan untuk tetap berdiri tegak, menjaga kepentingan nasional, dan berkontribusi pada perdamaian dunia kini menjadi amanah yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan dan ketegasan. (*/SMSI Pusat)
