Boyolali, Radar Keadilan – Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) tahun 2026 berlangsung penuh semangat kebangsaan dan kebersamaan, menandai momen penting bagi dunia jurnalistik Indonesia.
Puncak peringatan tersebut digelar bersamaan dengan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) yang dilaksanakan di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Acara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) RI, H. Yandri Susanto, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan nasional maupun daerah.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat persatuan insan pers sekaligus membangun sinergi kokoh antara media massa, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan di seluruh pelosok negeri.
Suasana kebersamaan semakin menguat saat dilakukan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 1.000 meter.
Aksi kolaboratif yang melibatkan peserta musyawarah, warga desa, tokoh pemuda, hingga aparat pemerintahan itu menjadi simbol nyata persatuan bangsa dan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Turut hadir dalam agenda bersejarah ini, antara lain Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr. drh. Purwanta, M.Kes., Tenaga Ahli Utama Kemendes PDT RI, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS., Bupati Boyolali, Agus Irawan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat tinggi daerah, pengurus DPD dan DPW SWI dari berbagai provinsi, dan ratusan peserta yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, H. Yandri Susanto memberikan apresiasi tinggi kepada SWI yang dinilai konsisten menjunjung kebebasan pers yang bertanggung jawab serta berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendistribusikan informasi pembangunan kepada masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa pers memegang peran vital sebagai pilar demokrasi, pengawal kebijakan pembangunan desa, dan penyedia informasi yang objektif serta berimbang bagi publik.
“Pers adalah pilar demokrasi yang memikul tanggung jawab besar menjaga persatuan bangsa. Kami sangat mengapresiasi langkah SWI yang terus hadir menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, khususnya dalam menyuarakan kemajuan dan potensi besar yang dimiliki desa-desa di Indonesia,” ujar Yandri Susanto.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab kolektif, tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, melainkan memerlukan dukungan aktif seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers.
Melalui pemberitaan yang edukatif, konstruktif, dan beretika, potensi desa di berbagai sektor dapat diketahui masyarakat luas dan bernilai ekonomi maupun sosial yang tinggi.
