“Pada masing-masing kabupaten/kota harus disediakan anggaran 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen tahun 2024 dan skema penggunaan APBD dapat dilakukan jika harus (darurat) demi kepentingan masyarakat umum,” jelas Fatoni.
Fatoni mengajak untuk sukseskan pilkada damai agar berjalan lancar, dan menjaga marwah Sumsel zero konflik.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan bersama Fakta Integritas KPU RI, Bawaslu Sumsel serta Gubernur Sumsel.
Turut hadir Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari SH., M.Si., Ph.D, PLH Deputi Bidang Administrasi KPU RI Yayu Yuliani, Ketua Bawaalu Sumsel Kurniawan S.Pd, PLT. Sekretaris KPU Sumsel Eko Iswantoro. (LF/Ril)
Sumber : Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel







