Palembang, Radar Keadilan – Perselisihan hukum yang melibatkan Yayasan PT PGRI Sumatera Selatan memasuki tahap serius setelah Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., bersama pihak lain, dilaporkan secara resmi kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penggunaan dokumen palsu, serta penyisipan keterangan tidak benar dalam akta otentik.
Laporan hukum tersebut diajukan oleh Septiani, S.H., Advokat berusia 28 tahun yang bertindak selaku kuasa hukum atas nama Yayasan PT PGRI Sumatera Selatan sebagai pihak yang dirugikan.
Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi bernomor STTLP/B/901/VI/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, dokumen resmi diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumsel pada Rabu, 10 Juni 2026, pukul 22.26 WIB dan telah disahkan serta ditandatangani oleh Kompol Yulia Farida, S.H., selaku perwakilan Kepala SPKT.
Dalam dokumen laporan, pemohon menegaskan bahwa terlapor memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan mencantumkan namanya sebagai pendiri yayasan.
Padahal menurut bukti yang dikemukakan, status saat itu hanya terbatas sebagai pihak yang diberi kuasa khusus untuk mengurus administrasi dan akta pendirian, bukan pendiri resmi sebagaimana tertulis dalam dokumen yang dipergunakan.
Selain itu, juga disoroti adanya proses Pergantian Antar Waktu pengurus pada tahun 2017 yang ternyata tidak pernah dicatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, namun tetap dijadikan dasar sah dalam seluruh proses pengurusan dokumen dan kepengurusan yayasan.
