Propemperda 2025 Sidoarjo Disahkan: Langkah Strategis untuk Pembangunan Daerah yang Lebih Terarah

Spread the love

         

 

  

 Tweet                

   

Usulan Pemerintah Daerah:

1. Raperda Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor: Diusulkan oleh Dinas Perhubungan.
2. Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: Diusulkan oleh Satpol PP.
3. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Diusulkan oleh BPPD.
4. Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045: Diusulkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
5. Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024: Diusulkan oleh BPKAD.
6. Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Anggaran 2026: Diusulkan oleh BPKAD.
7. Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025: Diusulkan oleh BPKAD.
8. Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029: Diusulkan oleh BAPPEDA.
9. Raperda Pelaksanaan Sekolah dari Madrasah: Diusulkan oleh Bagian Kesra.
10. Raperda Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjaan: Diusulkan oleh Disnaker.
11. Raperda Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo: Diusulkan oleh Bagian Organisasi.
12. Raperda Perusahaan Perseorangan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha: Diusulkan oleh Bagian Perekonomian.
13. Raperda Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha: Diusulkan oleh Bagian Perekonomian.
14. Raperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan: Diusulkan oleh Dinas P2CKTR.

Usulan DPRD Kabupaten Sidoarjo:

1. Raperda Perubahan atas Kerja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan: Diusulkan oleh Komisi D.
2. Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren: Diusulkan oleh Komisi D.
3. Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Hewan: Diusulkan oleh Komisi B.

Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Perubahan Alokasi Anggaran (PAK) APBD 2025

Pada rapat paripurna yang sama, DPRD Sidoarjo juga membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Perubahan Alokasi Anggaran (PAK) APBD 2025.

Fraksi PKB menyoroti kenaikan pendapatan daerah menjadi Rp5,431 triliun, namun juga menyoroti penurunan pendapatan dari sektor retribusi daerah.

“Kami meminta Pemkab mencari langkah efektif untuk mengoptimalkan sektor retribusi daerah,” ujar juru bicara Fraksi PKB, Abud Asyrofi.

Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan meminta perbaikan sistem perencanaan serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran.

“Kami meminta pengawasan pemanfaatan kios diperketat agar tidak ada yang kosong sehingga potensi pendapatan daerah bisa meningkat,” kata Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama.

Dengan ditetapkannya Propemperda 2025, diharapkan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik, teratur, dan tetap memperhatikan skala prioritas dalam dinamika pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Rapat paripurna DPRD Sidoarjo masa persidangan ketiga tahun 2025 ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua DPRD Abdillah Nasih, mengakhiri serangkaian agenda penting bagi kemajuan daerah.

“Kami berharap, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, seluruh rancangan peraturan daerah ini dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” tutup Abdillah Nasih. (*/Dicky/Adv)