Pansus 1 :
Meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan 1 hari sebelum rapat pansus dan anggota pansus 1 dapat lebih cepat mempelajari materi dalam membahas rapat kerja untuk meminta laporannya secara tertulis dan ditandatangani pimpinan OPD dan cap stempel OPD masing-masing,” Jelasnya.
Pansus 2 :
Membahas laporan tentang bupati TA 2023 dalam rapat paripurna DPRD OKI dengan memperhatikan LKPJ TA 2023 dalam melaksanakan pembangunan selama 1 tahun dan menjadi hasil keputusan badan musyawarah LKPJ TA 2023.
1. Hasil penyelenggara keputusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah
2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yaitu pansus 2 telah melakukan perubahan terhadap laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2023 dengan memperhatikan pencapaian kinerja program kegiatan pelaksanaan perubahan daerah dan kepala daerah dalam penyelenggaraan keputusan otonomi daerah.
OPD yang terkait :
1. Dinas koperasi UMKM
2. Dinas DPMPTSP
3. Dinas kearsipan dan perpustakaan
4. Dinas perikanan
5. Dinas ketahanan pangan
6. Disbunnak
7. Dinas perdagangan
8. BPKAD
9. BPPD
10. Perumda Tirta Agung
Setelah melakukan pembahasan dengan mitra kerja atau OPD mendapatkan kejelasan dari masing-masing OPD menyimpulkan dapat memahami dan laporan pertanggungjawaban bupati OKI TA 2023.
Pansus 3 :
Membahas laporan LKPJ APBD TA 2023
Bidang pembangunan ini sebagai laporan yaitu :
1. DLH kabupaten OKI dengan anggaran senilai Rp 12.602.338.900
2. BPPD Kabupaten OKI dengan anggaran senilai Rp 9.208.715.200
3. PUPR dengan anggaran senilai Rp 601. 257.445.888
4. Balitbangda dengan anggaran senilai Rp 950.000.000
5. Dinas perhubungan dengan anggaran senilai Rp 7.541.890.002
6. Diskominfo dengan anggaran senilai Rp 10.153.233.541
7. Bagian administrasi Setda OKI dengan anggaran senilai Rp 1.118.781.000
8. Dinas pertanahan dengan anggaran senilai Rp 8.382.713.482
9. Bagian pengadaan barang dan jasa dengan anggaran senilai Rp 950.000.000,” ujarnya.
Ketua DPRD kabupaten OKI Abdiyanto, SH., MH mengatakan seluruh pansus telah menyampaikan rekomendasi dalam hasil laporan pertanggungjawaban kepala daerah TA 2023 dengan mitra kerja dan meminta masing-masing pansus menyampaikan rekomendasinya berbagai catatan strategis dan rekomendasi pada pelaksanaan pemerintah selama anggaran tahun 2023 dan kita harapkan dengan adanya catatan agar supaya pelaksanaan pemerintah kabupaten OKI kedepannya akan menjadi lebih baik lagi.
Di akhir rapat paripurna lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023. PJ Bupati kabupaten OKI, Ir Asmar Wijaya, M.Si menyatakan pendapat akhir dari rapat paripurna LKPJ TA 2023, kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan paling lambat 3 bulan setelah turun anggaran berakhir, maka bupati OKI telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan pembahasan ini dilakukan untuk mendapat persetujuan bersama antara kepala daerah juga DPRD kabupaten OKI.
Lanjutnya, sehubungan ini kami harapkan dukungan dan kerjasamanya untuk mewujudkan visi dan misi masyarakat kabupaten OKI menjadi lebih sejahtera,” Tutupnya. (Red)
