“Keberhasilan pembangunan Sidoarjo bergantung pada RPJMD yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih,” ujarnya.
Suyarno menjelaskan fokus RPJMD pada peningkatan kesejahteraan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
“RPJMD harus mendorong kebijakan yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Ketua Pansus DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, dan Wakil Ketua Pansus, Moch. Dhamroni Chudlori, kemudian memaparkan 14 program prioritas yang meliputi:
- Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan: Penciptaan 100.000 lapangan kerja baru, layanan berobat gratis, program makan bergizi gratis untuk lansia, 20.000 beasiswa kuliah, bantuan pendidikan untuk anak yatim, distribusi 2.000 paket pupuk dan benih gratis, bantuan modal usaha UMKM Rp50 juta, dan alokasi Rp500 juta per desa/kelurahan untuk Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) dan insentif perangkat desa.
- Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur: Peningkatan kapasitas 20.000 UMKM, pembangunan tiga dinas baru (penataan kota, PDAM, transportasi) dan pengadaan bus sekolah gratis, kenaikan tunjangan 100% untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, guru tidak tetap (GTT), dan honorer.
- Pengembangan Pariwisata dan Kemudahan Berusaha: Pengembangan pusat kreativitas pemuda dan desa wisata (konsep “Satu Desa Satu Duta Wisata”), renovasi 2.000 warung rakyat, kemudahan perizinan usaha melalui smart city, dan revitalisasi taman kota dan perumahan.
“RPJMD Sidoarjo harus solutif, menjawab persoalan nyata masyarakat,” tegas Tarkit dan Dhamroni.
Pemkab Sidoarjo berharap forum ini menyempurnakan RPJMD sebelum diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. (Dicky)
