“Saya menduga pernyataan itu merupakan keceplosan, namun mencerminkan sikap yang cenderung merasa paling benar dan paling berwenang dalam mengurus kepentingan bangsa. Padahal, wadah yang dibangun ini justru kini terasa tidak berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Fungsionaris FORMAS lainnya, Ferry Sibarani, memberikan peringatan keras agar sikap tersebut tidak memicu gejolak yang lebih besar.
“Perlu introspeksi mendalam. Ada banyak peringatan mengenai situasi menjelang bulan Agustus. Jangan sampai sikap ini membangkitkan kembali kenangan masa lalu seperti peristiwa 1998,” tegasnya.
Kritik tajam juga disampaikan oleh Yono Hartono, mantan pengurus FORMAS yang kini menjabat Wakil Direktur CAJ PWI Pusat.
Ia menyatakan telah keluar dari organisasi tersebut karena keraguan terhadap cara pandang pimpinannya.
“Hashim tidak memahami secara nyata kondisi kehidupan masyarakat kecil. Jika ingin tetap menjaga konsistensi mendukung negara dan keutuhan NKRI, rekan-rekan sebaiknya bergabung dalam barisan yang lebih terukur dan jelas arahnya. Saya berpegang pada prinsip PWI dan mendukung kebijakan yang lebih berpihak,” ungkapnya.
Saat ini, FORMAS terbagi menjadi dua pandangan yang bertentangan: satu pihak tetap mendukung penuh kebijakan tanpa syarat, sedangkan pihak lain mendesak adanya evaluasi mendalam serta keterbukaan terhadap masukan publik.
Alih-alih meredam perdebatan, sikap tegas Hashim justru memperluas lingkaran permasalahan.
Program Makan Bergizi Gratis yang semula diproyeksikan sebagai solusi kesejahteraan, kini berubah menjadi ujian stabilitas politik.
Angka Rp335 triliun bukan sekadar soal penyediaan makanan, melainkan simbol kepercayaan publik yang sedang diuji. Ketika pembuat kebijakan justru bersikap menantang, maka pertanyaan mendasar pun muncul: apakah kestabilan dan kepercayaan dapat dibangun hanya dengan janji sepiring makan siang, tanpa disertai sikap mendengar dan sikap rendah hati? (*/SMSI)
