Mereka menegaskan bahwa proyek infrastruktur nasional harus berorientasi pada manfaat jangka panjang dan keamanan publik, bukan hanya pada penyelesaian administratif semata.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik menjadi hal yang sangat diperlukan.
“Kami mengharapkan pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat nyata dan menjamin keamanan bagi seluruh pengguna jalan yang melintas setiap hari,” tambah salah satu warga lainnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat mengajak pemerintah pusat melalui instansi pengelola Jalan Nasional dan Balai Besar Jalan Nasional terkait untuk melaksanakan evaluasi menyeluruh.
Evaluasi tersebut harus mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan pasca-pembangunan, guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Balai Besar Jalan Nasional maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi proyek tersebut.
Radar Keadilan tetap membuka ruang untuk klarifikasi dan konfirmasi dari pihak terkait sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan, transparansi, dan kontrol publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Seperti yang telah diungkapkan dari awal, kondisi tembok penahanan Jalan Nasional Lais menjadi bukti bahwa mutu infrastruktur publik membutuhkan perhatian serius agar dapat benar-benar menjadi aset yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (*/Desi)
