RADAR KEADILAN - Berita - Viral !!! Warga Kayuagung Minta Bantuan ke Gubernur Jabar, Ketua DPD SWI Pertanyakan Kinerja BNNK OKI

Spread the love

Post Views: 2,268

Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang warga Kayuagung meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar anaknya yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu bisa dimasukkan ke barak militer sebagai bentuk pembinaan.

Video tersebut mengundang perhatian publik dan menjadi sorotan atas kondisi darurat narkoba yang belakangan ini dirasakan di masyarakat.

Kejadian tersebut turut memunculkan kritik terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang dinilai belum menunjukkan tindakan konkret dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Ketua DPD Sekber Wartawan Indonesia, (SWI), Kabupaten OKI Deni Kusnindar menanggapi fenomena ini dengan kritis. Menurutnya, BNNK Kabupaten OKI sejauh ini belum memiliki gebrakan nyata dalam menangani persoalan narkoba di daerah.

“Kami menilai BNNK OKI belum pernah melakukan langkah serius seperti inspeksi mendadak (sidak) atau tes urine terhadap pelajar SMP dan SMA di wilayah Kabupaten OKI,” ujar Deni dalam keterangannya.

Deni menyatakan bahwa fakta seorang warga harus mencari solusi hingga ke luar provinsi menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BNNK di daerah.

Ia juga menyayangkan kurangnya informasi kinerja BNNK OKI yang disampaikan kepada publik melalui media massa.

“Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar slogan. Kami berharap BNNK OKI segera melakukan tes urine di lingkungan instansi pemerintah, TNI, kepolisian, pegawai negeri sipil, hingga pelajar SMP dan SMA,” tegasnya.

Deni juga mengusulkan agar setiap pelaksanaan kegiatan tersebut diliput oleh awak media, sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung bahwa BNNK OKI benar-benar menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab.

“Kehadiran pers akan menjadi bukti bahwa tindakan nyata telah dilakukan dan sekaligus menjadi kontrol sosial,” tutupnya, terkait publikasi yang diprakarasi oleh Kominfo OKI, itu hanya pencitraan saja,” tutup Deni. (Red/DPD SWI)