Rumah bukan sekadar tempat berteduh, melainkan fondasi utama terciptanya keluarga yang sehat, produktif, dan sejahtera.
“Keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada akurasi data, koordinasi yang terjalin erat, percepatan pelaksanaan di lapangan, serta pengawasan yang ketat dan efektif di setiap tahapannya,” tambahnya.
Sebagai bukti dukungan nyata, Pemerintah Kabupaten OKU secara bertahap telah melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan kemudahan berupa insentif pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat sinergi, melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan akurat, serta memastikan seluruh program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan perumahan berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.
“Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, sejalan dengan visi pembangunan daerah yakni Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu yang Sejahtera, Nyaman, dan Religius (SAYANGI OKU),” pungkasnya dengan nada tegas dan berharap.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan, Novian Aswardani, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi dan pemantauan ini merupakan tindak lanjut langsung arahan Gubernur Sumatera Selatan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota berjalan secara optimal.
Menurutnya, pemantauan ini bertujuan memperkuat sinergi antar tingkatan pemerintahan, sekaligus menjamin setiap program penanggulangan kemiskinan, termasuk pembangunan rumah layak huni, dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan. (*/Untung)
