Pengesahan ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam memacu pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuasin.
Dalam Rapat Paripurna ke-VIII yang digelar di Gedung DPRD Banyuasin, Senin (24/11/2025), seluruh fraksi DPRD menyetujui RAPBD yang telah dibahas secara intensif selama sepekan terakhir.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, SP, Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST MM., MBA., IPU., ASEAN., Eng, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
“APBD 2026 ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Banyuasin, terutama dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Selain itu, kami juga memprioritaskan peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Bupati Askolani usai penandatanganan persetujuan bersama.
Ketua Komisi I DPRD Banyuasin, Noor Ishmatuddin, S.I.P, menambahkan bahwa pembahasan RAPBD dilakukan secara cermat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.
RAPBD Banyuasin 2026 mengalokasikan anggaran terbesar untuk sektor infrastruktur, diikuti oleh sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor pertanian dan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
“Kami berharap APBD ini dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Banyuasin. Dengan infrastruktur yang memadai, petani dan pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka,” jelas Sucipto, SH, Ketua Komisi II DPRD Banyuasin.
Daspini, A.S, SH, dari Komisi III DPRD Banyuasin, menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan APBD.
“Kami akan terus mengawasi setiap proyek dan program yang didanai oleh APBD, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Fahmiwati, SKM, dari Komisi IV DPRD Banyuasin, menambahkan bahwa APBD 2026 juga mengalokasikan anggaran untuk program-program sosial yang menyasar kelompok rentan.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga Banyuasin yang tertinggal dalam pembangunan. Program-program sosial ini diharapkan dapat membantu mereka meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.
Dengan disahkannya APBD Banyuasin 2026, pemerintah daerah berkomitmen untuk bekerja keras mewujudkan visi Banyuasin sebagai kabupaten yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat membawa Banyuasin menuju masa depan yang lebih baik. (*/Sangkut)
