Namun, tercantumnya program dalam dokumen belum menjamin pelaksanaan yang efektif.
Diperlukan pengurus KDEKS yang tidak hanya memahami mandat kelembagaan, tetapi juga mampu menjalin koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Pembekalan ini diperlukan agar setiap langkah pelaksanaan selaras dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku secara menyeluruh,” tambahnya.
Kegiatan penguatan kapasitas ini menjadi langkah awal yang menentukan. Fokus utamanya adalah menyamakan persepsi mengenai kedudukan, peran, dan fungsi KDEKS dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang melibatkan banyak institusi.
“Kami membekali diri agar memahami sepenuhnya apa tugas dan fungsi KDEKS. Kesatuan pemahaman ini sangat penting karena pelaksanaan program tidak berjalan sendiri—memerlukan dukungan Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan daerah, Bank Indonesia, serta seluruh mitra strategis lainnya,” jelas Dece.
Tantangan ke depan bukan lagi memasukkan program ke dalam dokumen, melainkan menerjemahkan kebijakan menjadi langkah nyata yang terukur di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Melalui penguatan kapasitas dan penyelarasan kerja, KDEKS Sumsel diharapkan mampu menggerakkan ekosistem ekonomi syariah secara terarah, sehingga agenda yang telah direncanakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan mewujudkan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat. (*/Andrian)




