Masyarakat mendesak pemerintah daerah, Pertamina, serta instansi pengawasan seperti Dinas Perdagangan dan kepolisian untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap rantai distribusi gas elpiji.
Dugaan pengurangan isi tabung harus diusut tuntas secara transparan.
“Pengawasan berkala terhadap agen dan pangkalan resmi juga krusial. Jangan sampai masyarakat menerima tabung yang tidak sesuai standar,” tegas seorang tokoh masyarakat Muba, H. Usman.
Pemerintah diharapkan tidak hanya menindak pelaku pelanggaran, tetapi juga mengevaluasi sistem distribusi gas bersubsidi secara menyeluruh.
Tujuannya, agar kasus serupa tidak terus berulang dan masyarakat dapat memperoleh haknya atas energi bersubsidi yang adil dan berkualitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pertamina maupun pemerintah daerah terkait temuan ini. Radar Keadilan akan terus berupaya mendapatkan informasi lebih lanjut dan mengawal kasus ini hingga tuntas.
Di tengah ketidakpastian ekonomi, masyarakat Muba berharap pemerintah dan Pertamina segera bertindak cepat dan tegas. Jangan biarkan ‘gas melon’ menjadi bom waktu yang merugikan rakyat kecil. (*/Desi/Tim)
