Pertemuan tersebut mengukuhkan peran GMKI sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah daerah, dengan tetap memegang teguh prinsip independensi sebagai organisasi mahasiswa yang berkomitmen mengawal kebijakan publik dan menyuarakan aspirasi masyarakat luas.
Dalam pertemuan tersebut, organisasi mahasiswa tersebut kemukakan tiga isu utama yang dinilai memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret:
Hambatan Pendirian Rumah Ibadah Tidak Sesuai Uud 1945
GMKI soroti adanya penghambatan dalam proses pendirian dan penggunaan rumah ibadah di beberapa wilayah Kota Palembang.
Diperlukan kebijakan preventif yang berkelanjutan, penyediaan akses ruang dan fasilitas pengembangan diri bagi generasi muda, serta keterlibatan multisektoral secara konsisten.
Ketua GMKI Cabang Palembang, Christie Manurung, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.
“GMKI hadir bukan semata-mata untuk mengkritik, tetapi juga menawarkan kerja sama yang konstruktif. Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman,” tegas Christie Manurung.
GMKI menegaskan akan terus menjaga sikap independen dan profesional sebagai organisasi mahasiswa, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang erat dengan Pemerintah Kota Palembang.
Harapannya, dialog yang terbangun dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan Kota Palembang yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat – sesuai dengan tujuan awal pertemuan yang dilakukan untuk kemajuan bersama. (*/Andrian)
