Angka tersebut berada di bawah rata-rata inflasi provinsi yang tercatat 3,09 persen.
Data resmi dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKI dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan Perdagangan, yang diselenggarakan di Aula Rapat Kantor BPS OKI pada hari Rabu, 1 April 2026.

Kepala BPS OKI, Muhammad Dedy, menyampaikan bahwa keterkendalian inflasi menjadi bukti efektivitas pengelolaan stabilitas harga, meskipun beberapa komoditas tetap memberikan tekanan signifikan.
“Inflasi year-on-year OKI sebesar 2,74 persen merupakan yang terendah di Sumatera Selatan. Angka ini menggambarkan tekanan harga relatif terkendali, meskipun komoditas seperti emas perhiasan dan tarif listrik masih memberikan kontribusi inflasi yang cukup besar,” jelasnya.

Kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar secara tahunan, dengan emas perhiasan dan tarif listrik sebagai pendorong utama kenaikan harga.
“Ke depan, menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi prioritas utama, terutama pada komoditas pangan yang cenderung bergejolak. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali,” tambah Dedy.
Secara bulanan (month-to-month), inflasi OKI pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,36 persen, menunjukkan tekanan harga yang moderat.
Beberapa komoditas pangan dan energi seperti daging ayam ras, bensin, dan ikan patin turut memberikan kontribusi pada angka tersebut.
Sekretaris Daerah OKI, Asmar Wijaya, menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi yang erat antara Pemerintah Daerah Kabupaten OKI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Capaian inflasi terendah di Sumatera Selatan menjadi indikator bahwa langkah-langkah pengendalian yang dilakukan berjalan efektif. Stabilitas harga harus terus dijaga guna mempertahankan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Pemerintah daerah akan terus memperkuat berbagai inovasi, termasuk optimalisasi distribusi pangan dan penguatan pasar murah untuk meredam gejolak harga komoditas strategis.
“Bersama TPID, kami akan meningkatkan langkah antisipatif melalui pemantauan harga berkala dan intervensi pasar bila diperlukan, sehingga fluktuasi harga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat,” jelas Asmar.

Pemerintah daerah didorong untuk menjalankan intervensi tepat sasaran dengan memperkuat ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Dengan tren inflasi yang terus melandai, Kabupaten OKI berada pada jalur yang terkendali dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kinerja ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.
Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kerja sama lintas institusi mampu menghasilkan hasil yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. (*/HS)












