Pantauan Ketat Komisi III DPRD Sumsel Dorong Optimalisasi PAD Wilayah Lahat Menjelang Semester I

Pantauan Ketat Komisi III DPRD Sumsel Dorong Optimalisasi PAD Wilayah Lahat Menjelang Semester I

Juru bicara Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan arahan dan penegasan penting terkait pemantauan serta optimalisasi capaian pendapatan daerah dalam kunjungan kerja ke wilayah Lahat. | Andrian, radarkeadilan.com

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III memberikan apresiasi atas upaya berkelanjutan UPTB Bapenda Wilayah Lahat I dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui beragam kemudahan akses pelayanan.

Di sisi lain, sejumlah arahan strategis disampaikan untuk memperkuat kinerja di masa mendatang, antara lain: mendorong penerapan sistem pembayaran berbasis digital agar warga di daerah terpencil dapat melaksanakan kewajiban tanpa harus hadir langsung ke kantor induk; memperluas dan mengoptimalkan jadwal serta titik operasional Samsat Keliling di pusat keramaian serta kawasan perkebunan dan pertambangan; serta memperkokoh koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah, Satuan Lalu Lintas Polres Lahat, dan PT Jasa Raharja guna menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala UPTB Bapenda Provinsi Sumsel Wilayah Lahat I menyatakan komitmen penuh untuk terus meningkatkan kinerja organisasi demi memenuhi, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan untuk semester pertama.

Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat I menyampaikan laporan kinerja, kendala, dan komitmen optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam pertemuan kunjungan kerja Komisi III DPRD Sumsel. | Andrian, radarkeadilan.com

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan, sekaligus menegaskan kesiapan menerima pengawasan kebijakan anggaran demi peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan publik di lingkungan Samsat Lahat.

Kegiatan kunjungan kerja ditutup dengan peninjauan langsung ke ruang pelayanan utama untuk mengamati alur proses pembayaran pajak serta berdialog dengan sejumlah wajib pajak yang sedang menyelesaikan administrasi kendaraan.

Langkah ini menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah sebagai dasar pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. (*/Andrian/ADV)

banner"300x300"title"300x300"