penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
kelompok kerja serta pejabat pengadaan wajib menguasai peraturan yang berlaku; menghindari benturan kepentingan dalam setiap proses;
Pejabat Pembuat Komitmen memahami sepenuhnya isi dan ketentuan kontrak; pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diperkuat secara berjenjang;
melarang pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan kontrak;
kelengkapan bukti dan dokumentasi disusun secara runtut dan kronologis;
pelaksanaan indikator MCP didasari pemahaman mendasar, bukan sekadar pemenuhan administrasi;
serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian internal secara berkelanjutan.
Bupati juga mengingatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah agar tidak melepaskan tanggung jawab pengawasan kepada pejabat pelaksana semata.
Setiap pimpinan wajib mengawal proses dari tahap perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan dan tidak boleh sekadar mengalihkan tanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen maupun staf teknis.
“Saya tegaskan dengan tegas, jangan sekali-kali mengakali anggaran demi kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap pengelolaan keuangan daerah harus berjalan terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tandas Bupati Teddy.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKU Mirdaili, Kepala Badan Kepegawaian Daerah OKU Nanag Nurjaman, beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten OKU dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan menjauhkan praktik penyimpangan sejak dini. (*/Untung)
