Pemerintah Kabupaten OKI Ukir Sejarah: Pertahankan Opini WTP Selama 15 Tahun Berturut-turut

Pemerintah Kabupaten OKI Ukir Sejarah: Pertahankan Opini WTP Selama 15 Tahun Berturut-turut

Berita, HUKUM, OKI, PEMERINTAHAN2909 Dilihat
banner"468x90"title"468x90"

Palembang, Radar Keadilan – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali menegaskan keunggulan dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keberhasilan ini merupakan pencapaian ke-15 yang diraih secara beruntun, sekaligus bukti nyata konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan yang ketat.

banner"300x250"title"300x250"

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 secara resmi diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rio Tirta, kepada Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Dalam pernyataannya, Bupati H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa capaian opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan landasan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kami senantiasa melakukan pembenahan serta peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah, agar setiap rupiah yang dikelola memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Muchendi.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan kepada Bupati Ogan Komering Ilir, menandai keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-15 kali berturut-turut. | Heri Yanto, radarkeadilan.com

Keberhasilan tersebut dinilai sebagai buah kerja sama yang kokoh antara seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, hingga seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

banner"728x90"title"728x90"