“Pelayanan publik adalah wajah dari sebuah pemerintahan. Baik dan buruknya pemerintahan dinilai dari pelayanan publiknya. Masyarakat saat ini tidak mau tahu urusan proses di balik layar — warga hanya membutuhkan pelayanan yang cepat, transparan, dan bersih dari pungutan liar,” tegas Bupati Teddy.
Bupati berharap Ombudsman RI dapat berperan sebagai mitra strategis yang memberikan edukasi, pemahaman, serta pengawasan konstruktif bagi Pemkab OKU.
Kerja sama ini diharapkan membawa dampak nyata bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan pelayanan di OKU ke depan dapat berjalan dengan baik. Semoga langkah ini menjadi awal bagi OKU untuk semakin maju, sehingga pemerintah daerah bisa memberikan kebanggaan bagi masyarakat melalui pelayanan terbaik,” pungkasnya.
Kerja sama antara Pemkab OKU dan Ombudsman RI menjadi landasan kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui sinergi ini, pelayanan publik yang berkualitas bukan lagi harapan, melainkan janji yang terus diwujudkan — demi OKU yang lebih baik, lebih transparan, dan semakin dipercaya rakyat. (*/Untung)
