Palembang, Radar Keadilan – Segera setelah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan resmi dari Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), jajaran pimpinan PGRI Provinsi Sumatera Selatan langsung bergerak cepat melakukan pemantapan organisasi.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui rapat konsolidasi perdana yang digelar di Aula SMKN 6 Palembang, Senin (1 Juni 2026), guna menyatukan kembali kekuatan organisasi pasca masa kekosongan struktur kepengurusan.
Rapat kerja tersebut dihadiri secara lengkap oleh seluruh unsur pimpinan sesuai struktur organisasi yang ditetapkan di tingkat pusat, meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, serta kepemimpinan dari 14 biro fungsional yang menjadi tulang punggung kerja organisasi.
Turut hadir pula perwakilan Badan Kelengkapan Organisasi (BKO) yang dijadwalkan akan dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Pengurus Daerah PGRI Sumatera Selatan dalam waktu dekat.
Ketua Mandat PGRI Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, menegaskan momen ini menjadi titik balik penting untuk mengembalikan kehormatan dan fungsi utama organisasi sebagai wadah perjuangan seluruh tenaga pendidik.
Menurutnya, pasca keluarnya putusan hukum banding pada 4 Mei lalu, landasan hukum keberadaan kepengurusan saat ini sudah sangat kokoh, sehingga langkah pemulihan roda organisasi harus dilakukan secepat mungkin.
“Begitu dokumen legalitas tiba di Palembang pukul 10.00 WIB, kami langsung bersiap dan memulai rapat kerja pada pukul 14.00 WIB hari yang sama. Semua kami lakukan dengan kecepatan penuh karena payung hukum kami sudah kuat. Kami segera menyebarluaskan SK tersebut dan membagi tugas pokok kepada seluruh jajaran pengurus agar kerja nyata segera dimulai,” ungkap Riza usai memimpin jalannya rapat.
Ia menjelaskan, misi pokok kepengurusan baru adalah mengembalikan tujuan awal berdirinya PGRI, yaitu organisasi yang benar-benar berjuang melindungi dan menyejahterakan guru dari segala latar belakang, baik yang berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan pendidikan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, maupun pendidik yang bertugas di sekolah negeri maupun swasta.
Perubahan pola pikir dan cara kerja organisasi menjadi kebutuhan mendesak agar keberadaan PGRI tidak sekadar simbol formalitas belaka, melainkan memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi para anggotanya di lapangan.
“Perubahan paradigma harus segera dijalankan. Selama ini, kesan yang muncul adalah para guru yang sibuk mengurusi kepengurusan. Hal ini harus dibalik dan dibuktikan: PGRI adalah organisasi milik guru. Jangan hanya sekadar mencantumkan nama atau slogan, tetapi pastikan setiap kebijakan lahir dari aspirasi guru dan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan guru,” tegas Riza dengan penuh ketegasan.
Lebih jauh, Riza menyampaikan komitmen kuat untuk menyusun struktur organisasi secara profesional, proporsional, dan berbasis kompetensi.
Ia menilai organisasi profesi pendidikan wajib dipimpin oleh sosok yang memahami seluk-beluk dunia pendidikan secara langsung, sehingga setiap kebijakan yang diambil selaras dengan tantangan dan kebutuhan riil para pendidik.
“Ke depannya, kami pastikan pengurus diisi oleh mereka yang benar-benar berlatar belakang pendidik, minimal pemimpin satuan pendidikan. Kami akan hindari keterlibatan pihak-pihak yang posisi dan tugas utamanya sudah tidak lagi relevan atau terpisah dari konteks pendidikan, agar arah gerak organisasi tetap tepat sasaran,” tambahnya.
Melalui pertemuan konsolidasi ini, seluruh elemen pimpinan dan biro telah menerima pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan terukur.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kekuatan organisasi sekaligus menjadi jawaban konkret atas berbagai permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik di wilayah Sumatera Selatan.
Dengan semangat pembaharuan dan landasan hukum yang kokoh, PGRI Sumatera Selatan menargetkan terwujudnya transformasi organisasi yang lebih kokoh, responsif, dan peka terhadap kebutuhan anggotanya.
Kepengurusan ini bertekad menjadi garda terdepan perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, pengembangan profesionalisme, serta peningkatan mutu pendidikan di provinsi ini.
PGRI sekali lagi harus menjadi rumah besar yang aman dan nyaman bagi setiap guru, dikelola sepenuhnya oleh para pendidik, dan bergerak tanpa henti demi kemajuan dunia pendidikan dan kesejahteraan para pengabdi ilmu pengetahuan. (**)
