Jakarta, Radar Keadilan – PT PLN (Persero) secara resmi memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Australia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang mencakup bidang transisi energi, pengembangan sumber daya manusia, teknologi, serta pembiayaan dan investasi.
Penandatanganan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan nasional sekaligus mempercepat pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto, menyatakan kemitraan ini membuka akses luas bagi PLN terhadap pengetahuan global, teknologi mutakhir, dan dukungan pembiayaan yang dibutuhkan untuk bertransformasi, dari sekadar penyedia listrik, menjadi penyedia solusi energi terintegrasi.
“Dukungan Pemerintah Australia memiliki arti penting bagi PLN, baik dalam pengembangan talenta, pertukaran pengetahuan dan teknologi, maupun penjajakan peluang pembiayaan. Kami berharap kemitraan ini terus berkembang untuk memperkuat kapabilitas PLN dalam menjawab tantangan transisi energi dan menyiapkan pemimpin masa depan di sektor ketenagalistrikan,” ujar Didi.
Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman ini, kedua pihak menyepakati sejumlah program kolaborasi yang berfokus pada empat pilar utama: penguatan infrastruktur dan pembiayaan strategis, pengembangan teknologi ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas menghadapi risiko perubahan iklim, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Dalam aspek infrastruktur, PLN dan Pemerintah Australia menjajaki dukungan pembiayaan dari Export Finance Australia untuk proyek Penguatan Jaringan Jawa Timur dan Bali.
Inisiatif ini bertujuan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di kedua wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur transmisi, gardu induk, serta jaringan distribusi.
Kerja sama teknis juga mencakup pengembangan teknologi yang memperkuat fleksibilitas sistem ketenagalistrikan. PLN menjalin kolaborasi dengan lembaga riset dan instansi pemerintah Australia, antara lain Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran (CSIRO) serta Kementerian Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Air Australia.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan fleksibilitas jaringan, sistem penyimpanan energi berbasis baterai (BESS), serta optimalisasi operasi pembangkit. elemen kunci untuk mengintegrasikan energi baru terbarukan yang produksinya bergantung pada kondisi alam.
Selain itu, PLN bersama Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia menjalankan program peningkatan kapasitas penyusunan skenario iklim dan ketahanan sistem kelistrikan.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis analisis dampak perubahan iklim.
