Musi Banyuasin, Radar Keadilan – Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan dinamika positif hingga akhir Mei 2026.
Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Anggaran dan Daerah (SIMTRADA) per 31 Mei 2026, total realisasi penyaluran dana tersebut telah menembus angka Rp661,54 miliar, setara dengan 38,43 persen dari total pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp1,721 triliun.
Angka ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyalurkan dukungan pendanaan utama guna mendorong percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Musi Banyuasin.
Dari berbagai komponen yang tercatat, Dana Desa menjadi pos anggaran dengan tingkat penyerapan tertinggi dibandingkan komponen lainnya.
Hingga periode pelaporan, realisasi Dana Desa mencapai Rp37,33 miliar atau 49,66 persen dari pagu sebesar Rp75,17 miliar.
Posisi strategis Dana Desa sangat terasa sebagai penggerak utama pembangunan di tingkat paling bawah.
Dana ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pelaksanaan program pemberdayaan warga, hingga kegiatan ekonomi produktif yang mampu menggerakkan roda perekonomian lokal.
Tingginya tingkat penyerapan di awal tahun anggaran menjadi indikasi kuat bahwa perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat desa berjalan sesuai jadwal dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sementara itu, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan fiskal antar daerah tercatat telah tersalurkan sebesar Rp226,37 miliar atau 40,05 persen dari pagu total Rp565,25 miliar.
Rincian penyaluran menunjukkan DAU Murni—yang memiliki fleksibilitas penggunaan lebih luas—telah terealisasi hingga 41,67 persen.
Di sisi lain, penyaluran DAU yang dialokasikan secara khusus untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pendanaan kelurahan belum menunjukkan realisasi hingga akhir Mei 2026, sehingga memerlukan perhatian dan langkah percepatan.
Sebagai daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, struktur Dana Bagi Hasil (DBH) Musi Banyuasin sangat didominasi oleh sektor energi dan pertambangan.
Secara keseluruhan, realisasi DBH tercatat sebesar Rp225,13 miliar atau 32,30 persen dari pagu Rp696,95 miliar.
Kontribusi terbesar bersumber dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi yang telah tersalurkan Rp92,14 miliar (40 persen), disusul DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp16,13 miliar (40 persen), serta DBH Mineral dan Batubara dari komponen royalti senilai Rp29,70 miliar (40 persen).
Adapun DBH SDA Panas Bumi telah mencapai serapan 100 persen dari alokasi yang disediakan.
Namun, belum seluruh komponen DBH berjalan optimal. DBH Perkebunan Kelapa Sawit dengan pagu sebesar Rp6,51 miliar belum ada penyaluran hingga akhir Mei 2026.
Sementara itu, DBH Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah tercatat terealisasi sekitar Rp82,96 miliar atau 25 persen dari pagu yang ditetapkan.
Pada sektor pendidikan, komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencatat realisasi cukup signifikan yakni Rp172,71 miliar atau sekitar 45 persen dari total pagu Rp383,85 miliar.
Sebagian besar dana ini dialirkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang telah tersalurkan Rp94,61 miliar (43,06 persen), serta Dana Tambahan Penghasilan Guru yang hampir tuntas tersalurkan mencapai 98,46 persen.
Dukungan operasional sekolah pun berjalan baik, tercatat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terealisasi 49,75 persen atau Rp55,92 miliar, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 53,44 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs. Syafaruddin, M.Si., menilai capaian realisasi TKDD per Mei 2026 ini sebagai langkah awal yang positif dan menjadi modal vital bagi keberhasilan seluruh program kerja pemerintah daerah.
“Realisasi yang telah menembus angka lebih dari Rp661 miliar atau hampir 40 persen dari total pagu anggaran membuktikan bahwa mekanisme penyaluran dana berjalan tertib dan sesuai aturan. Dukungan ini menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan pembangunan, pemenuhan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Musi Banyuasin,” tegas Syafaruddin.
Ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah desa yang dinilai sangat responsif dan cepat dalam melaksanakan program prioritas, terbukti dari capaian penyerapan Dana Desa yang tertinggi di antara komponen lain.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah desa dalam merealisasikan program yang telah direncanakan. Dana Desa harus benar-benar memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik lewat pembangunan fisik, peningkatan ekonomi warga, maupun kemudahan akses pelayanan dasar di desa,” ujarnya.
Kemajuan di sektor pendidikan pun menjadi sorotan utama, mengingat sektor ini menjadi prioritas pembangunan jangka panjang daerah.
Menurut Syafaruddin, ketersediaan dana dan kelancaran penyaluran tunjangan serta operasional sekolah adalah kunci peningkatan kualitas pendidikan.
“Pendidikan adalah investasi masa depan daerah. Oleh karena itu, kami pastikan setiap dukungan pembiayaan—mulai dari tunjangan profesi guru hingga kebutuhan operasional sekolah—tersalurkan dengan lancar. Tujuannya satu, agar mutu dan kualitas layanan pendidikan di Musi Banyuasin terus meningkat dari waktu ke waktu,” tambahnya.
Meskipun tren penyaluran terlihat menggembirakan, Syafaruddin mengakui masih terdapat sejumlah pos anggaran yang penyalurannya belum berjalan maksimal.
Hal ini menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program tidak tertunda dan seluruh target pembangunan dapat tercapai.
“Masih ada beberapa sektor yang perlu didorong dan dipercepat pelaksanaannya agar seluruh rencana kerja berjalan tepat waktu. Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran tetap kami pegang teguh agar setiap rupiah yang dikeluarkan bernilai guna tinggi,” jelasnya.
Lebih jauh, Syafaruddin menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat luas.
“Indikator keberhasilan utama bukan sekadar angka penyerapan anggaran, melainkan bagaimana dana tersebut mampu mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat, memperkuat sistem pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa di seluruh wilayah Musi Banyuasin,” pungkasnya.
Dengan sisa pagu anggaran yang masih sangat besar hingga pertengahan tahun 2026, kecepatan pelaksanaan program kerja disertai penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi kunci strategis bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan hingga akhir tahun. (*/Desi)
