Sebagai langkah awal penegakan, Pemkab OKI bersama Kejari akan menjatuhkan sanksi sosial berupa pemasangan stiker atau spanduk pada kios pedagang yang belum melunasi kewajibannya.
Sekretaris Daerah OKI, Asmar Wijaya, mengapresiasi sinergi yang telah berhasil mengatasi persoalan yang sudah lama mengakar ini.
“Progres ini sangat baik. Terima kasih kepada Kejari OKI. Pendampingan ini berhasil mengembalikan nilai aset kita, yang sebelumnya bahkan ada yang diakui sebagai milik pribadi,” ungkapnya.
Kajari OKI, Sumantri, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendampingi Pemkab OKI dalam penegakan aturan.
“Kami siap memberikan sanksi sosial kepada pedagang yang menunggak. Ini langkah awal penting untuk memastikan aset daerah dikelola sesuai hukum,” tegasnya.
Jika sanksi sosial tidak membuahkan hasil, Pemkab OKI akan menerapkan sanksi administratif sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024, mulai dari penghentian sementara aktivitas berdagang hingga pengosongan kios.
Kolaborasi yang solid antara Pemkab OKI dan Kejari ini menjadi langkah konkret dalam menertibkan pengelolaan aset pasar, meningkatkan kepatuhan retribusi, dan memperkuat PAD.
Diharapkan, sinergi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (*/Red)
