Bupati OKI Serahkan DPA 2026 Senilai Rp2,2 Triliun – Realisasi Digeser Meski Anggaran Turun

Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur; 38 OPD Dapat KKPD untuk Modernisasi Pembayaran

Berita, OKI, PEMERINTAHAN2259 Dilihat
Spread the love
         
 
  
                 
   

Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa (13/1/2026).

Langkah strategis ini menjadi landasan untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal, meskipun anggaran yang dikelola tahun ini mengalami penurunan signifikan menjadi Rp2.214 triliun.

Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKI 2026 turun sebesar Rp245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh pengurangan trasfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.

Namun, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan secara tegas bahwa penurunan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan kegiatan.

“Anggaran kita tahun ini Rp2,2 triliun, memang turun. Namun tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan. DPA sudah diserahkan, realisasi harus segera berjalan,” tegas Muchendi saat memberikan arahan resmi di Ruang Rapat Bende Seguguk, Kantor Bupati OKI.

Pemimpin daerah tersebut menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus difokuskan pada tiga sektor prioritas utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata dan langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dengan mengurangi kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan mengalihkan sumber daya ke program produktif.

“Kita sedang menghadapi kondisi efisiensi, maka belanja harus tepat sasaran. Realisasi anggaran harus digas karena memberi efek multiplier (multi player effect) yang menguntungkan bagi masyarakat dan perputaran ekonomi daerah,” jelasnya.

Muchendi juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas OPD sebagai kunci utama keberhasilan program pembangunan, mengacu pada keberhasilan kolaborasi yang telah diwujudkan pada tahun 2025.

“Sinkronasi dan koordinasi antar OPD menjadi kunci keberhasilan program. Kita sudah membuktikannya pada tahun 2025, dan prinsip ini tetap diterapkan tahun ini,” tegasnya.

banner"300x300"title"300x300"