Oleh: Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan
Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan lintas batas negara yang menuntut tanggapan segera dan aksi kolektif yang konkret. Gelombang panas ekstrem yang melanda berbagai belahan dunia pada tahun 2026 menjadi pengingat mendesak bahwa penanganan perubahan iklim tidak lagi sekadar komitmen di atas kertas, melainkan kebutuhan nyata demi menjaga kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kelestarian bumi.
Meskipun Taiwan belum menjadi pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Taiwan tetap bertekad berkontribusi penuh dalam upaya penanganan iklim global dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris. Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan, menegaskan bahwa penanganan perubahan iklim memerlukan sinergi lintas negara dan penerjemahan komitmen menjadi langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perubahan iklim membawa dampak mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional. Tata kelola iklim global kini bergerak melampaui perumusan target menuju implementasi yang nyata,” ujar Peng Chi-ming.
Sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, Taiwan telah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) untuk tahun 2035 pada tahun 2025 dan kini secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga yang mencakup periode 2026–2030. Program ini mencakup enam sektor utama — energi, manufaktur, bangunan, transportasi, pertanian, dan lingkungan — dengan 20 rencana aksi unggulan, target emisi tahunan, serta 63 indikator kinerja yang dipantau secara berkala.
Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2024, emisi gas rumah kaca bersih Taiwan tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi tahun 2005, menandai penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Di saat yang sama, produk domestik bruto terus tumbuh positif, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Data ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi dapat berjalan beriringan.
Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan biaya karbon pada tahun 2026 sebagai instrumen kebijakan utama. Pendapatan yang diperoleh, mencapai NT$4,97 miliar pada tahun pertama, disalurkan ke Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca guna mendukung upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Mekanisme ini dirancang mendorong perusahaan menyusun rencana pengurangan emisi secara sukarela, sekaligus mempersiapkan peluncuran Sistem Perdagangan Emisi Taiwan (TW-ETS) pada tahap selanjutnya. Pengakuan Inggris terhadap skema penetapan harga karbon Taiwan menjadi bukti bahwa kebijakan ini telah memenuhi standar internasional.
