Palembang, Radar Keadilan – Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dinilai belum menyentuh akar persoalan jika hanya berfokus pada upaya pemadaman.
Pengamat sosial dan politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menegaskan mitigasi, peringatan tegas, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi pelanggar menjadi kunci utama pengendalian bencana ekologis yang berulang setiap musim kemarau ini.
Bagindo menekankan karhutla pada dasarnya dapat dicegah melalui mitigasi yang melibatkan masyarakat dan korporasi, termasuk larangan tegas membuka lahan dengan cara membakar.
Namun apabila kebakaran sudah terjadi, langkah cepat melokalisasi titik api mutlak diperlukan agar dampak kerusakan tidak meluas.
Pencegahan dan pemadaman saja tidak cukup. Bagindo mendesak sanksi diterapkan secara serius terhadap pihak yang terbukti melanggar, termasuk pertanggungjawaban perdata hingga pencabutan perizinan dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) perusahaan pelanggar.
“Kalau terjadi pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai penanganan karhutla hanya berhenti pada pemadaman, sementara pihak yang bertanggung jawab tidak mendapatkan konsekuensi hukum,” tegas Bagindo.
Lebih jauh, ia mempertanyakan kepatuhan korporasi perkebunan terhadap regulasi pencegahan karhutla.
Bagindo mengingatkan bahwa jika kepentingan perusahaan lebih dominan dibanding perlindungan lingkungan dan masyarakat, maka terdapat persoalan mendasar.
Sebagian korporasi diduga memanfaatkan celah regulasi dan menjalin hubungan yang berpotensi menghambat penegakan hukum, termasuk dugaan praktik kolusi yang melibatkan oknum aparat dan unsur pemerintahan.
Perlu ditegaskan, hal tersebut merupakan pandangan dan tudingan Bagindo yang memerlukan pembuktian.
