Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers
Dua tahun bukanlah waktu yang panjang untuk menilai sebuah pemerintahan yang baru berjalan sebagian masa jabatannya.
Namun rentang waktu ini sudah cukup untuk membaca arah kebijakan, gaya kepemimpinan, serta tantangan utama yang dihadirkan oleh pemerintahan di bawah Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam sebuah catatan refleksinya menyampaikan bahwa dalam dua tahun pertama, seorang pemimpin biasanya telah memperlihatkan prioritas utamanya, cara menggunakan kekuasaan, lingkaran kepercayaan, serta kemampuan menerjemahkan gagasan kampanye menjadi kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Prabowo Subianto memulai masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 dengan mandat elektoral yang besar.
Bukan tokoh baru dalam panggung politik nasional, ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan — sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pengalaman panjang ini membentuk karakter kepemimpinannya yang menonjolkan ketangguhan, semangat nasionalisme, serta keinginan kuat menjaga kedaulatan bangsa.
Salah satu kekuatan yang menonjol dari sosok Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan politik, namun tetap konsisten memperjuangkan gagasannya.
Pandangannya menempatkan kedaulatan negara, ketahanan pangan, dan kemandirian energi sebagai fondasi utama kemajuan bangsa — sebuah gagasan yang kian relevan di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
Namun, negara yang kuat tidak dibangun semata-mata karena ketegasan seorang pemimpin. Kekuatan negara sesungguhnya terletak pada penegakan hukum yang konsisten, birokrasi yang profesional, sistem pendidikan yang bermutu, ekonomi yang produktif, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Selama dua tahun berjalan, pemerintahan ini telah menetapkan sejumlah agenda besar: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, dan pembangunan manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai program unggulan dengan jangkauan luas.
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026, program ini direncanakan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun.
Secara filosofis, program ini memiliki dasar yang kuat: negara berkewajiban memastikan generasi muda tumbuh sehat dan memperoleh kesempatan berkembang yang setara.
Namun, program berskala besar menuntut standar operasional yang ketat — mulai dari standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, hingga sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang transparan.
Peristiwa keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa niat baik saja tidak cukup; profesionalisme dan tata kelola yang ketat adalah syarat mutlak keberhasilan program.
Dalam agenda swasembada pangan, pemerintah melaporkan peningkatan produksi dan cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton pada pertengahan 2026.
