Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda OKI, H. Alamsyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Persiapan Pengadaan Tanah, menekankan bahwa konsultasi publik adalah langkah krusial untuk memastikan dukungan penuh dari masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar setuju dengan rencana pembangunan ini. Jika semua sepakat, maka proses Penetapan Lokasi (Penlok) dapat segera diterbitkan,” jelas Alamsyah.
Alamsyah menambahkan bahwa sebelum konsultasi publik, tim telah melakukan pendataan lapangan berdasarkan Dokumen Rencana Pembebasan Tanah (DPPT).
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sebagian besar data, mencakup area seluas sekitar 16 hektare, telah sesuai.
Meskipun demikian, ada beberapa penyesuaian kecil yang perlu dilakukan di lapangan.
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Alexsander, menegaskan komitmen Pemkab OKI terhadap transparansi dalam setiap tahapan pengadaan tanah.
“Semua proses dilakukan secara terbuka dan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Setiap warga memiliki hak untuk mengetahui informasi dan menyampaikan pendapatnya,” tegasnya.
