Kritikan keras ini dilontarkan menyusul langkah yang dinilai mengabaikan aspirasi publik, di mana proses realisasi pengadaan fasilitas tersebut justru terus dilanjutkan dengan alasan prosedur administrasi sudah berjalan.
Ketua GMKI Cabang Palembang, Christie, menilai bahwa kebijakan yang tetap berjalan meski menuai kontroversi tersebut mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta lemahnya tanggung jawab moral dari para pemangku kebijakan.
“Suara publik sudah sangat jelas terdengar, namun yang muncul justru keheningan. Di mana letak tanggung jawab moral dan nurani pimpinan DPRD Sumsel dalam menyikapi hal ini?” tegasnya.
Lebih jauh, GMKI menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan menyangkut prinsip keadilan dan penentuan prioritas penggunaan anggaran daerah yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat luas.
Jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai, GMKI menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan mengirimkan surat resmi kepada seluruh partai politik pengusung, guna mendorong evaluasi terhadap kinerja para kader yang menduduki jabatan pimpinan di lembaga legislatif tersebut.
“Isu ini bukan semata-mata soal angka dan anggaran, melainkan soal komitmen dan keberpihakan kepada rakyat. Masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui dan menilai setiap kebijakan yang diambil,” tutupnya dengan tegas. (Andrian)
