Jakarta, RK.com – Antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat menyambut perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan umum 2024 menjadi satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan serta tumbuhnya tingkat demokrasi di tanah air.
Kendati begitu, mengawal pesta demokrasi untuk betul-betul menghasilkan pemilu yang luber (langsung, bebas dan rahasia) serta jurdil (jujur dan adil) tentu menjadi kewajiban bersama.
Selain badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dibentuk negara untuk memastikan seluruh kegiatan pemilu berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah juga memberikan ruang partisipasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan.
Salah satu elemen masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menjaga pemilu sehat dan adil ini yakni peran serta masyarakat sipil atau lebih umum dikenal sebagai civil society.
Civil society merupakan kumpulan individu yang terorganisir secara swadaya dan sukarela untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengawasan birokrasi pemerintahan.
Dalam konteks Indonesia istilah civil society ini merujuk pada gerakan sosial yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau juga Organisasi (sosial) Non-Pemerintah (Ornop/NGO).
Sebagai representasi dari kelompok masyarakat sipil, maka sejumlah inisiator mencetuskan sebuah aplikasi bernama jagapemilu.com.
Jaga Pemilu diprakarsai oleh sejumlah pegiat demokrasi, aktivis sosial, dan akademisi, yang memiliki semangat untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, adil, terbuka, dan partisipatif.
Para inisiator itu di antaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Luky Djani, Natalia Soebagjo, Metta Dharmasaputra, Ririn Sefsani, Titi Anggraini, Sulistyowati Irianto, Airlangga Pribadi, Wahyu Susilo, Rusdi Marpaung, Hadar Gumay, Arief Budiman, dan Ray Rangkuti sebagai inisiator awal menggagas Jaga Pemilu untuk pendidikan politik populer dan pemantauan Pemilu seperti pada tahun 1997 dan 1999, saat akhir masa Orba dan awal reformasi.
