Ia menilai bahwa legalitas yang cukup bagi sebuah perusahaan pers adalah status badan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tanpa perlu prosedur tambahan yang dianggap berpotensi membatasi ruang gerak industri.
“Untuk mempercepat kebebasan pers, kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Cukup berbadan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tambahnya.
Dasar hukum ini diperkuat oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran.
Dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, secara eksplisit disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, serta terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
Untuk menjamin hak tersebut, pers nasional memiliki kewenangan penuh untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi kepada publik.
“Kemerdekaan pers diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah kebebasan pers yang dikuatkan oleh undang-undang,” pungkas Firdaus.
Hingga saat ini, SMSI menaungi sekitar 3.000 perusahaan pers siber di seluruh Indonesia yang terus berupaya menjaga standar profesionalisme sekaligus memperjuangkan iklim kebebasan pers yang kondusif. (*/SMSI)
