Pihaknya juga mempersoalkan pembahasan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati kedua pihak senilai Rp1,28 miliar, di mana Junaidi baru membayar Rp300 juta sehingga masih tertunggak Rp980 juta.
Menurut Afdhal, pembahasan tersebut disampaikan dengan nada dan pernyataan yang mengarah pada dugaan bahwa permintaan ganti rugi dapat dianggap sebagai pemerasan atau pengancaman, sehingga menempatkan saksi korban dalam posisi tertekan.
Selain hakim, sikap JPU Sigit Subiantoro juga dipersoalkan karena dinilai tidak mengambil langkah cukup untuk melindungi saksi korban dari tekanan selama persidangan.
Pihak kuasa hukum juga menyoroti belum diperiksanya pihak lain yang diduga ikut melakukan pemukulan terhadap Irza. Seluruh tudingan tersebut dilengkapi dengan lampiran rekaman suara persidangan serta bukti video yang relevan.
“Yang kami minta adalah proses peradilan berjalan jujur, adil, netral, profesional dan proporsional,” kata Afdhal.
Perkara ini bermula dari peristiwa penganiayaan terhadap Irza Prasetya pada 2 Juni 2026 di pool truk PT Cakra Putra Manggala, Jalan HM Noerdin Pandji, Palembang. Junaidi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Sumatera Selatan.
Terkait perkara tersebut, pihak Irza juga tengah mengajukan praperadilan terdaftar Nomor 27/Pra.Pid/2026/PN Palembang, yang sidang pertamanya telah berlangsung pada 18 Agustus 2026 dan ditunda hingga 8 September 2026 karena ketidakhadiran para termohon.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan dari Hakim Afrizal Hadi, Jaksa Sigit Subiantoro, maupun pihak terdakwa Junaidi alias Ajun terkait laporan tersebut. (*/Andrian)
