banner

bBanner

Radar / Berita

Mahasiswa Sumsel Demo Tolak Rp10,8 Miliar Pengadaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Dinilai Tidak Mendesak

Mahasiswa Sumsel Demo Tolak Rp10,8 Miliar Pengadaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Dinilai Tidak Mendesak

RADAR KEADILAN03/18/202603/18/2026

Berita, HUKUM, INFRASTRUKTUR, Nasional, Palembang, POLITIK, Sumatera Selatan2160 Dilihat

Mahasiswa Sumsel Demo Tolak Rp10,8 Miliar Pengadaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD, Dinilai Tidak Mendesak — Aliansi Front Mahasiswa Sumatera Selatan gelar demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat (13/3/2026), menolak rencana pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD bernilai Rp10,8 miliar yang dinilai tidak mendesak di tengah tekanan ekonomi masyarakat. | Andrian, radarkeadilan.com #DemoMahasiswaSumsel #DPRDSumsel #TransparansiAnggaran

Spread the love

Facebook Tumblr Twitter Pinterest Email LinkedIn Reddit Print Buffer Flipboard Hacker News Mix Pocket VK Xing

Post Views: 2,160

Palembang, Radar Keadilan – Aliansi Front Mahasiswa Sumatera Selatan yang menyatukan Lembaga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Din (LMND) Sumsel, Keluarga Mahasiswa Hidayatullah Indonesia (KMHDI), Gerakan Mahasiswa Katolik Indonesia (GMKI), dan Komunitas Mahasiswa Pemuda Sejati (KOMPAS) gelar aksi demonstrasi di kompleks kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat, 13 Maret 2026.

Aksi tersebut ditujukan untuk menentang rencana pengadaan fasilitas rumah dinas bagi pimpinan DPRD yang dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas rumah dinas mencapai total sekitar Rp10,8 miliar.

Rincian anggaran terdistribusi sebagai berikut: sekitar Rp151 juta untuk Ketua DPRD, Rp3,3 miliar untuk Wakil Ketua I, Rp2,91 miliar untuk Wakil Ketua II, dan Rp4,29 miliar untuk Wakil Ketua III.

Mahasiswa menegaskan, rencana pengadaan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

Ketua GMKI Palembang dalam pidatonya menekankan, permasalahan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan fasilitas tertentu, melainkan pada proses perencanaan anggaran yang tidak memperhatikan prioritas kebutuhan publik.

“Persoalan ini bukan hanya soal meja biliar atau fasilitas lainnya. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana rencana pengadaan yang tidak mendesak seperti ini dapat masuk dalam perencanaan anggaran di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” ujar Ketua GMKI Palembang.

Di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, massa dari Aliansi Front Mahasiswa Sumatera Selatan tampak mengumpulkan diri pada Jumat (13/3/2026) dalam aksi yang menolak rencana pengadaan rumah dinas pimpinan DPRD dengan anggaran sekitar Rp10,8 miliar, yang dinilai tidak mendesak di tengah tantangan ekonomi masyarakat. | Andrian, radarkeadilan.com
#AksiMahasiswa #AnggaranDPRDSumsel #PrioritaskanRakyat

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh anggota Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, Yansuri.

Ia menyampaikan, seluruh aspirasi yang diajukan akan disampaikan secara lengkap kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti secara tepat.

Mahasiswa menguatkan komitmen untuk terus mengawal proses pembatalan rencana pengadaan fasilitas tersebut, sekaligus meminta agar langkah pembatalan dilakukan secara terbuka dan transparan kepada seluruh masyarakat.

Yansuri menjelaskan, dokumen resmi mengenai pembatalan pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD akan disampaikan secara luas kepada publik setelah momen Idul Fitri.

Selain itu, mahasiswa juga menunggu konfirmasi resmi dari Humas DPRD Sumatera Selatan terkait video pernyataan permintaan maaf yang akan disampaikan pimpinan DPRD kepada masyarakat atas polemik penganggaran tersebut.

Sebagaimana yang digaungkan dalam aksi demonstrasi, semangat kepekaan terhadap kondisi masyarakat dan efisiensi anggaran harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

Langkah transparansi yang akan dilakukan diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak. (*/Andrian)

Laman sebelumnya

Halaman: 1 2 3