Menyambut hal tersebut, kuasa hukum korban Afdhal Azmi Jambak mengonfirmasi bahwa dirinya bersama ayah Irza Prasetya, Amir Chandra, akan datang langsung ke Komisi III DPR RI membawa laporan resmi beserta seluruh bukti yang dimiliki, termasuk rekaman video pemukulan dan rekaman suara persidangan.
“Kami siap datang langsung ke Komisi III DPR RI dan menyerahkan laporan resmi beserta seluruh bukti‑bukti yang kami miliki,” ujar Afdhal.
Diketahui sebelumnya, Afdhal Azmi Jambak telah melaporkan Jaksa Penuntut Umum Sigit Subiantoro kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Komisi Kejaksaan, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Palembang.
Ia menilai jaksa tersebut belum mengungkap fakta secara lengkap dan maksimal terkait kejadian pemukulan tersebut serta terlalu cepat menerima keterangan terdakwa bahwa pemukulan hanya terjadi sebanyak tiga atau empat kali, padahal korban menyatakan dipukul sekitar 15 kali dan hal ini terbukti melalui rekaman video.
Benny Utama menegaskan jaksa maupun hakim wajib memeriksa dan mengungkap fakta secara lengkap dan objektif, serta tidak boleh mengabaikan bukti apa pun yang tersedia.
“Apabila korban sudah menyatakan dipukuli berkali‑kali menggunakan benda keras seperti kayu dan hal ini terbukti dengan ada rekaman videonya, sudah seharusnya bukti tersebut diperiksa, dibahas, dan dijadikan bagian penting dalam persidangan,” kata Benny.
Selain menyangkut jalannya penuntutan, kuasa hukum korban juga telah melaporkan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, Afrizal Hady, kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Palembang, serta Ketua Pengadilan Negeri Palembang.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perlakuan yang kurang tepat serta adanya tekanan yang dirasakan korban saat memberikan keterangan di depan majelis hakim pada sidang tanggal 13 Agustus 2026.
Masih terkait perkara ini, muncul juga hal mengenai kesepakatan ganti kerugian sebesar Rp1,28 miliar dengan pembayaran tahap pertama Rp300 juta yang kemudian dihubungkan dengan dugaan pemerasan atau ancaman yang dinyatakan oleh pihak terdakwa.
Perkara ini masih terus berjalan dan berada dalam proses pemeriksaan hukum. Berbagai hal serta dugaan yang disampaikan kuasa hukum korban merupakan pandangan dan laporan pihak korban saja dan tetap perlu dibuktikan serta diperiksa secara lengkap oleh lembaga‑lembaga yang berwenang.
Di akhir pernyataannya, Benny Utama meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara ini bekerja secara benar, jujur, terbuka, serta memastikan keadilan benar‑benar terwujud bagi seluruh pihak.
“Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim wajib bekerja dengan benar, objektif, jujur, serta adil. Segala sesuatu yang terjadi dan menjadi fakta harus dijadikan dasar penyelesaian perkara ini,” tegas Benny Utama. “Keadilan harus benar‑benar terasa dan terwujud di sini.” (*/Andrian)
