Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke ruas Tol Kayuagung-Palembang pada Kamis (3/7/2025) telah mengungkap krisis infrastruktur yang serius.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan pelanggaran masif terhadap standar pelayanan minimum (SPM), memicu kecaman keras dari anggota dewan dan tuntutan perbaikan serta investigasi menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi jalan tol tersebut.
“Keluhan masyarakat ternyata berdasar. Kondisi jalan yang rusak parah dan bergelombang telah kami saksikan langsung,” tegas Rouw di Kayuagung.
Ia menuding adanya kesalahan fatal dalam perencanaan awal, khususnya terkait pembangunan di atas lahan rawa.
“Tampaknya, aspek konstruksi di lahan rawa tidak dipenuhi, mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Rouw menekankan pentingnya pemenuhan SPM sebagai hak pengguna jalan dan kewajiban operator.
“Pemenuhan SPM bukan sekadar janji, melainkan hak pengguna jalan yang telah membayar tarif tol dan kewajiban BPJT untuk memastikannya,” tegasnya.
Ketidakberfungsian exit tol Jejawi, yang telah selesai dibangun sejak 2021, juga menjadi sorotan tajam.
Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mempertanyakan lambannya operasional exit tol tersebut.
“Tol ini sudah beroperasi lama, mengapa exit tol Jejawi masih belum berfungsi?” tanyanya.
