Peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka serta penerimaan keputusan tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto kemudian menggeser dinamika politik menjadi persoalan ketatanegaraan yang serius. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan Wakil Presiden mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan. Kajian hukum ini menekankan bahwa pengunduran diri harus memiliki kejelasan pernyataan kehendak, penerimaan secara ketatanegaraan, serta pengisian jabatan melalui mekanisme konstitusi, bukan diselesaikan semata‑mata melalui kesepakatan politik elite.
Untuk mengukur keadilan proses tersebut, kajian ini menggunakan teori hukum Gustav Radbruch yang menempatkan tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip keadilan menuntut perlakuan setara di hadapan hukum tanpa ada perlindungan istimewa maupun tekanan politik yang berlebihan. Kepastian hukum mensyaratkan setiap tahapan politik dan hukum memiliki dasar peraturan perundang‑undangan yang jelas. Sementara kemanfaatan hukum berorientasi pada stabilitas kelembagaan negara, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Kajian yang disusun Prof Dr M. Aslam Fadli juga menegaskan pentingnya etika kekuasaan dan tanggung jawab moral para pemimpin negara. Hubungan politik yang terjalin selama proses perjuangan meraih kekuasaan memang memiliki nilai konsistensi kepemimpinan, namun loyalitas politik tidak boleh menempatkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun partai di atas kepentingan bangsa dan konstitusi. Dalam negara hukum, loyalitas tertinggi setiap pemimpin tetap harus ditujukan kepada Undang‑Undang Dasar 1945 dan rakyat Indonesia.
Berdasarkan keseluruhan analisis hukum tata negara, kajian tersebut menyimpulkan bahwa setiap aktor politik wajib menjaga keseimbangan antara hak konstitusional lembaga negara, prosedur hukum yang adil, stabilitas pemerintahan, serta kepentingan nasional. Penggunaan hak DPR, pengunduran diri Wakil Presiden, pengisian jabatan kosong, serta sikap Presiden dan partai pendukung pemerintahan harus tetap berlandaskan konstitusi agar demokrasi Indonesia tidak tergerus oleh dinamika politik sesaat.
Loyalitas politik dapat berubah mengikuti pergeseran konfigurasi kekuasaan, namun loyalitas terhadap konstitusi harus tetap menjadi prinsip yang abadi. Kekuasaan dapat diraih melalui perjuangan politik, sedangkan kehormatan kepemimpinan hanya dapat dipertahankan lewat integritas, konsistensi, serta tanggung jawab terhadap hukum dan rakyat Indonesia.
Penulis: Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.
