Upaya strategis ini dilakukan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan berbagai operator telekomunikasi.
Langkah konkret tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) OKI, Selasa (14/4) di Kantor Bupati OKI.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati OKI dalam penguatan ekonomi berbasis digital, termasuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif, sekaligus mendukung agenda nasional pemerataan infrastruktur teknologi informasi.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, tantangan konektivitas di OKI masih cukup besar mengingat luas wilayah mencapai 17.071,33 kilometer persegi yang mencakup 18 kecamatan dan 327 desa atau kelurahan.
Hingga saat ini, tercatat masih terdapat 57 titik blankspot. Secara kualitas, jaringan 4G yang lemah masih mendominasi sekitar 75 persen wilayah, sementara jaringan yang relatif stabil baru mencapai 15 persen.
Kendala geografis serta masih adanya 15 desa yang belum teraliri listrik menjadi tantangan utama.
Selain itu, minat investasi operator di wilayah yang berpenduduk jarang dan sulit dijangkau dinilai masih relatif terbatas.
“Kami melakukan validasi data bersama operator agar penanganan blankspot benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan tepat sasaran,” ujar Adi.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa prioritas penanganan difokuskan pada fasilitas pelayanan publik.
“Konektivitas di sekolah, puskesmas, dan kantor desa menjadi prioritas utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” tegasnya.
Sebagai solusi inovatif, Pemkab OKI bersama Telkomsel menginisiasi program Internet Gotong Royong (IGR).
Model kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan penyedia layanan untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah blankspot.
Dalam skema tersebut, pemerintah memfasilitasi regulasi dan koordinasi, provider membangun infrastruktur jaringan, sementara pemerintah desa mendukung penyediaan lahan dan akses lokasi.
Dengan pembagian peran yang jelas, wilayah yang sebelumnya dinilai tidak layak secara bisnis kini menjadi mungkin untuk dijangkau dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik.
Desa-desa dimaksud meliputi Desa Balian (Mesuji Raya), Desa Karya Mukti (Mesuji), Desa Suka Mulya (Lempuing), Desa Panca Tunggal Benawa dan Desa Kuripan (Teluk Gelam), Desa Pulau Geronggang (Pedamaran Timur), Desa Deling (Pangkalan Lampam), serta Desa Pematang Binatani (Mesuji Makmur).
Asisten III Sekretariat Daerah OKI, Hj Nursula, menegaskan bahwa akses internet saat ini telah bertransformasi menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar lagi.
“Pemerataan akses internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nursula.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar target pembangunan dapat tercapai.
“Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak swasta agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tambahnya.
Selain fokus pada perluasan jangkauan sinyal, pemerintah juga menyoroti pentingnya penataan estetika dan keamanan infrastruktur.
Penertiban kabel jaringan provider yang masih terlihat semrawut dan berpotensi membahayakan pengguna jalan akan segera dilakukan penataan agar lebih rapi dan aman.
