Pemprov Sumsel Dorong Jalan Hauling Khusus, Pengusaha Sepakat Tinggalkan Jalan Umum

Fokus pembahasan kini telah beralih pada tahap final, yaitu penentuan pihak yang akan ditunjuk sebagai pengelola jalur tersebut.

“Sudah dua kali materi ini dipaparkan secara mendalam. Kini tinggal menentukan pihak yang direkomendasikan untuk mengelola operasional jalur tersebut,” ujar Apriyadi usai memimpin pertemuan.

Menurutnya, kesepakatan penggunaan jalan hauling merupakan tonggak penting dalam upaya penyelesaian masalah transportasi tambang.

Pemerintah Provinsi menegaskan tidak lagi memberikan ruang bagi truk batubara untuk melintas di jalan umum, kecuali untuk kepentingan terbatas yang tidak bersifat hauling massal, seperti distribusi semen.

“Jika masih ada kendaraan tambang yang melintas di jalan negara, maka harus dipertanggungjawabkan. Jalan umum adalah hak dan fasilitas untuk masyarakat, bukan diperuntukkan bagi kepentingan operasional angkutan tambang,” tegasnya.

Apriyadi juga menekankan bahwa pengawasan kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi, lanjut Apriyadi, akan berperan aktif sebagai koordinator jika terjadi hambatan di lapangan, terutama karena jalur hauling tersebut melibatkan banyak perusahaan dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Sementara itu, perwakilan dari PT Bara Anugrah Sejahtera (BAS), Dani, menyampaikan bahwa pihaknya bersama sejumlah perusahaan lain telah siap dan mengajukan permohonan resmi untuk pengelolaan jalan hauling tersebut.

“Kami bersama tiga perusahaan lainnya siap bekerja sama. Kepentingan kami memang menggunakan jalan khusus, bukan jalan negara demi kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap regulasi,” ungkapnya.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, penataan angkutan batubara di Sumatera Selatan kini memasuki babak krusial.