Lahat, Radar Keadilan – Kontroversi mencuat di Kabupaten Lahat usai pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat dari Fraksi NasDem, Harlin, yang diduga menyebut Bupati Lahat dengan sebutan “Bupati Pauk” memicu kemarahan dan protes keras dari berbagai kalangan masyarakat.
Ucapan yang dinilai tidak pantas tersebut langsung mendapatkan sorotan tajam.
Warga menilai bahwa tutur kata yang dilontarkan oleh seorang wakil rakyat tersebut sangat tidak etis dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik.
Pernyataan tersebut dinilai berpotensi mencoreng citra pemerintahan daerah serta dapat melukai perasaan dan keharmonisan antar-institusi maupun masyarakat luas.
H Marsudi Budi Yanto, salah satu tokoh masyarakat Lahat, menegaskan bahwa perbedaan pandangan atau kritik terhadap kinerja kepala daerah adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
