Kerja Sama TNI-Bulog-Pemda OKI Jamin Ketersediaan Pangan Murah, Dorong Swasembada Nasional

Program Gerakan Pangan Murah Sukses Tekan Harga Beras di Ogan Komering Ilir

EKONOMI, OKI, TNI2373 Dilihat
Spread the love
Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan – Inisiatif kolaboratif antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Perum Bulog, dan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir (Pemda OKI) berhasil menjaga stabilitas harga beras dan ketersediaan pangan di Kabupaten OKI.

Program Gerakan Pangan Murah (GPM), yang diluncurkan Kamis (24/7/2025) di Makodim 0402/OKI, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Letkol Inf Yontri Bhakti, S.H., M.H., Komandan Kodim 0402/OKI, menyatakan apresiasinya atas keberhasilan program ini dalam menjaga harga beras tetap terjangkau.

“Kolaborasi ini patut diapresiasi. Harga beras di OKI relatif stabil berkat peran aktif Bulog dan program ini. Semoga GPM dapat berkelanjutan,” tegas Dandim OKI.

Ia juga mendorong para petani OKI untuk meningkatkan produktivitas guna mendukung ketahanan pangan nasional, mencontohkan kesuksesan petani di Karawang dan Subang.

Penyampaian materi penting dalam sebuah rapat atau seminar./radarkeadilan.com

Dandim menekankan pentingnya optimalisasi lahan pertanian dan pencegahan pembakaran lahan.

Program GPM mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan (banpang) ke 18 kecamatan dan 327 desa di OKI, menjangkau 45.952 penerima manfaat.

Joko Susilo, Manager Administrasi dan Keuangan Perum Bulog Divre Sumsel, menjelaskan, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras (alokasi Juni-Juli 2025), total 919.040 kg beras yang didistribusikan melalui Bulog, Pemda OKI, dan Babinsa Kodim 0402/OKI.

Sebagai bagian dari GPM, Bulog menyalurkan 1 ton beras SPHP di Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, dengan harga jual Rp 58.000 per 5 kg.

Program ini diharapkan tidak hanya menstabilkan harga beras tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung swasembada pangan nasional.

Keberhasilan GPM di OKI menjadi contoh nyata sinergi positif antara TNI, Bulog, dan pemerintah daerah dalam mengatasi isu pangan strategis. (*/Red)

Bagikan