Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan program pembangunan prioritas Kabupaten OKI dengan pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.
Mengawali pertemuan, Bupati Muchendi menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI dalam mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), peningkatan kualitas sekolah rakyat, serta penguatan 326 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Muchendi menjelaskan bahwa wilayah OKI yang terluas di Sumatera dengan populasi 800 ribu jiwa, mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi.

“Dukungan dari pemerintah pusat sangat krusial untuk mempercepat pembangunan di OKI,” imbuhnya.
Beberapa usulan prioritas yang diajukan oleh Pemkab OKI antara lain:
- Pengembangan Kawasan Perikanan Pantai Timur: Meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, penyediaan listrik, dan pembangunan dermaga pengumpan.
- Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Kayuagung: Pembangunan jalan lingkar, pengolahan sampah terpadu, serta pembangunan jaringan gas perkotaan.
- Penguatan Sektor Pangan: Program listrik masuk sawah, pompanisasi lahan pertanian, pengembangan padi apung, dan pelestarian kerbau rawa Pampangan.
- Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Sungai Baung Air Sugihan: Meliputi pembangunan pasar, pelabuhan sungai, jalan poros, fasilitas penyimpanan air bersih (storage), serta normalisasi kanal. Inisiatif ini didukung oleh keberadaan PT OKI Pulp & Paper Mills.
- Peningkatan Layanan Publik: Pengembangan agrowisata Teluk Gelam dan penambahan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D di Pampangan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat.
Menteri Rachmat Pambudy menyambut baik seluruh usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mengoordinasikan dukungan lintas kementerian.
“OKI memiliki potensi besar untuk maju jika fokus dan sinkron dengan program pusat,” kata Pambudy.
Menteri Pambudy juga menyinggung tentang penurunan Transfer ke Daerah (TKD), yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggandeng sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).












