Palembang, Radar Keadilan – Aliansi Front Mahasiswa Sumatera Selatan yang menyatukan Lembaga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Din (LMND) Sumsel, Keluarga Mahasiswa Hidayatullah Indonesia (KMHDI), Gerakan Mahasiswa Katolik Indonesia (GMKI), dan Komunitas Mahasiswa Pemuda Sejati (KOMPAS) gelar aksi demonstrasi di kompleks kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat, 13 Maret 2026.
Aksi tersebut ditujukan untuk menentang rencana pengadaan fasilitas rumah dinas bagi pimpinan DPRD yang dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas rumah dinas mencapai total sekitar Rp10,8 miliar.
Rincian anggaran terdistribusi sebagai berikut: sekitar Rp151 juta untuk Ketua DPRD, Rp3,3 miliar untuk Wakil Ketua I, Rp2,91 miliar untuk Wakil Ketua II, dan Rp4,29 miliar untuk Wakil Ketua III.
Mahasiswa menegaskan, rencana pengadaan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
Ketua GMKI Palembang dalam pidatonya menekankan, permasalahan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan fasilitas tertentu, melainkan pada proses perencanaan anggaran yang tidak memperhatikan prioritas kebutuhan publik.
“Persoalan ini bukan hanya soal meja biliar atau fasilitas lainnya. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana rencana pengadaan yang tidak mendesak seperti ini dapat masuk dalam perencanaan anggaran di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” ujar Ketua GMKI Palembang.
#AksiMahasiswa #AnggaranDPRDSumsel #PrioritaskanRakyat
