Jakarta, Radar Keadilan – Upaya memperkuat fondasi pengelolaan fiskal dan ekonomi daerah terus digencarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN. Eng, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dra. Yuni Khairani, M.Si, resmi mengikuti kegiatan Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan III Tahun 2026.
Acara bergengsi yang digagas oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini berlangsung di Aula Gedung E, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Jakarta Barat, pada Selasa (21/04/2026).
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 21 hingga 22 April 2026, dan diikuti secara selektif oleh para Sekretaris Daerah serta Kepala BPKAD dari seluruh wilayah Indonesia.
Dalam forum strategis tersebut, dibahas sejumlah kebijakan penting yang berdampak langsung terhadap keuangan daerah.
Salah satu fokus utama diskusi adalah mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH KB) melalui metode talangan berbunga yang difasilitasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI.
Saat ini, skema teknis serta negosiasi suku bunga masih dalam tahap finalisasi penyusunan dasar hukum dan akan dibahas lebih lanjut pasca-pelaksanaan workshop.
Pemerintah Daerah yang berencana memanfaatkan fasilitas ini diinstruksikan untuk segera menyusun perencanaan yang matang terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.
Usulan yang telah disusun nantinya akan diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan lebih lanjut.
Selain membahas mekanisme DBH KB, Kementerian Keuangan juga memberikan arahan strategis mengenai langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan anggaran akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD).
Sebagai solusi alternatif, pemerintah pusat menghadirkan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk mensosialisasikan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini ditawarkan sebagai solusi inovatif bagi daerah dalam membiayai pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (PDAM), pengelolaan sampah, serta infrastruktur strategis lainnya.
Partisipasi aktif dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan kapasitas manajemen keuangan daerah demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (*/Sangkut)
