Pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) ini dengan menargetkan tol tersebut dapat fungsional pada Maret 2026.
Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Jumat (12/9/2025), menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh Deputi IV KSP, Mayjen (Purn) Kasuri, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, MH, Sekda Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN., Eng, serta perwakilan dari kejaksaan dan kepolisian.
Fokus utama pembahasan adalah progres konstruksi dan pengadaan tanah yang masih menjadi kendala utama. Sekda Banyuasin, Erwin Ibrahim, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran proyek ini.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa terdapat satu seksi yang terkendala akibat klaim atau sengketa kepemilikan lahan dari masyarakat. KSP meminta semua pihak untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini secepat mungkin agar target fungsional tol pada Maret 2026 dapat tercapai.
“Termasuk juga ada dermaga milik dinas perhubungan yang masuk seksi tersebut dan sudah kita diskusikan dengan pihak HK untuk dapat memindahkan dan diganti dengan lahan dan bangunan yang baru,” tambahnya.
Erwin berharap agar semua pihak dapat berkolaborasi untuk mendorong percepatan proyek ini. Ia menekankan bahwa tol Palembang–Betung akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan.
“KSP sangat mendorong percepatan pembangunan tol ini. Semakin cepat beroperasi, semakin cepat pula masyarakat Sumsel merasakan manfaatnya,” tegas Kasuri.
Pembangunan jalan tol Palembang–Betung merupakan bagian penting dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Keberadaannya diharapkan dapat memperlancar arus logistik, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menjadi penghubung vital antara Palembang dan daerah lain di Sumsel, Jambi, serta Lampung. Dengan demikian, tol ini dipandang strategis bagi pertumbuhan ekonomi regional.
