RPJMD Sidoarjo 2025-2029: 14 Program Prioritas Dibuka Untuk Masukan Publik

Forum Konsultasi Publik membahas 14 program unggulan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan krusial di Kabupaten Sidoarjo.

Spread the love
Sidoarjo, Jawa Timur, Radar Keadilan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sidoarjo, menggelar Forum Konsultasi Publik untuk penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Acara yang berlangsung Sabtu (5/7/2025) di Kantor Bappeda Sidoarjo ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, kelompok tani (Gapoktan), DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, LSM, dan media.

Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui 14 program prioritas.

“Forum ini, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, memberikan ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan berharga,” tegas Heri.

Caption: Membangun Sidoarjo bersama! Ketua Pansus DPRD, Tarkit Erdianto, aktif memberikan pemaparan dalam forum konsultasi publik RPJMD 2025-2029. Partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan pembangunan./Dicky Pramono, radarkeadilan.com

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, menyatakan RPJMD sebagai “roh” pemerintahan daerah.

“Keberhasilan pembangunan Sidoarjo bergantung pada RPJMD yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih,” ujarnya.

Suyarno menjelaskan fokus RPJMD pada peningkatan kesejahteraan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

“RPJMD harus mendorong kebijakan yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Ketua Pansus DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, dan Wakil Ketua Pansus, Moch. Dhamroni Chudlori, kemudian memaparkan 14 program prioritas yang meliputi:

  • Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan: Penciptaan 100.000 lapangan kerja baru, layanan berobat gratis, program makan bergizi gratis untuk lansia, 20.000 beasiswa kuliah, bantuan pendidikan untuk anak yatim, distribusi 2.000 paket pupuk dan benih gratis, bantuan modal usaha UMKM Rp50 juta, dan alokasi Rp500 juta per desa/kelurahan untuk Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) dan insentif perangkat desa.
  • Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur: Peningkatan kapasitas 20.000 UMKM, pembangunan tiga dinas baru (penataan kota, PDAM, transportasi) dan pengadaan bus sekolah gratis, kenaikan tunjangan 100% untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, guru tidak tetap (GTT), dan honorer.
  • Pengembangan Pariwisata dan Kemudahan Berusaha: Pengembangan pusat kreativitas pemuda dan desa wisata (konsep “Satu Desa Satu Duta Wisata”), renovasi 2.000 warung rakyat, kemudahan perizinan usaha melalui smart city, dan revitalisasi taman kota dan perumahan.
Baca Juga :  Muba Gelar Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H, BKPRMI Dilantik dan Komitmen Perkuat Generasi Qur'ani

“RPJMD Sidoarjo harus solutif, menjawab persoalan nyata masyarakat,” tegas Tarkit dan Dhamroni.

Pemkab Sidoarjo berharap forum ini menyempurnakan RPJMD sebelum diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. (Dicky)

Bagikan

BERITA TERKAIT