Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan – Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dilanda banjir yang menggenangi ratusan rumah warga pada Jumat (16/1/2025).
Bupati OKI H. Muchendi melakukan peninjauan langsung kondisi lapangan, didampingi oleh Dandim 0402 OKI Letkol Inf Gunawan Wibisono, Wakapolres OKI Kompol Harsono, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain mengevaluasi situasi masyarakat terdampak, pihak pemerintah kabupaten langsung menyalurkan bantuan sembako untuk meringankan beban ekonomi keluarga yang rumahnya terendam air.
Hasil peninjauan mengungkapkan bahwa kerusakan pintu air dan pendangkalan sungai menjadi faktor utama yang memperparah genangan.
Kepala Desa Banyu Biru, Susanto, menjelaskan penyebab terjadinya banjir.
“Pintu air yang mengalami kemacetan menghambat aliran debit air menuju sungai. Kondisi ini diperparah dengan pendangkalan yang terjadi pada badan sungai di wilayah kami,” ucap Susanto.
Sementara itu, Kepala Desa Kertamukti, Fadly, menyampaikan bahwa genangan air mulai berangsur surut, meskipun fenomena banjir sering terjadi akibat kombinasi curah hujan tinggi dan kenaikan permukaan air sungai, terutama pada masa pasang laut.
“Air di wilayah Air Sugihan naik secara bertahap. Apabila diperkuat dengan pasang laut, air langsung merendam kawasan permukiman warga,” jelas Fadly.
Setelah melakukan verifikasi langsung di lokasi, Bupati Muchendi mengumumkan bahwa perbaikan empat titik pintu air yang mengalami kerusakan akan segera dilaksanakan.
“Kami telah melakukan pemeriksaan bersama tim teknis dan mengidentifikasi empat titik pintu air yang membutuhkan perbaikan darurat. Jalur 27 dan 29 akan ditangani oleh PT Bumi Andalas Permai (BAP), sedangkan titik lainnya akan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten,” ucap Muchendi, yang sambutannya disambut tepuk tangan antusias dari warga hadir.
Selain perbaikan pintu air, Bupati juga menegaskan pentingnya program normalisasi kanal dan sungai sebagai solusi penanganan banjir jangka menengah dan panjang.
“Kita perlu melaksanakan normalisasi sungai secara menyeluruh. Kami akan melibatkan perusahaan yang beroperasi di daerah ini dan melaporkan kebutuhan tersebut ke Balai Besar Wilayah Sungai serta pihak terkait. Penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegasnya.
Infrastruktur Jalan Terpengaruh, Rencana Rekonstruksi melalui Dana Pascabencana
