Ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan pelanggaran di 2 TPS yang ada di wilayah perairan.
Oleh karena itu, Ketua KPUÂ OKI, MÂ Irsan rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU untuk dilaksanakan di 1 TPS Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang dan 1 TPS di Desa Kerta Mukti, Kecamatan Air Sugihan.
“Setelah kami kaji dari laporan yang diajukan Bawaslu OKI, maka ada 2 TPS akan dilakukan PSU,” katanya ketika dikonfirmasi Jum‘at (29/11/2024) sore.
“Setelah kami kaji dari laporan yang diajukan Bawaslu OKI, maka ada 2 TPS akan dilakukan PSU,” katanya Jum‘at (29/11/24) sore.
Dijelaskan, untuk TPS Desa Kerta Mukti yang akan dilakukan PSU maka hanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI saja, tidak berlaku untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Pelanggaran di Desa Kerta Mukti yaitu adanya pemilih pindahan. Dimana 2 orang penduduk Palembang dan 1 orang penduduk Kabupaten Ogan Ilir (OI),”
“Terbukti 3 orang pemilih pindahan ini semestinya hanya mendapat surat suara Gubernur. Tetapi oleh KPPS justru diberikan Gubernur dan Bupati,” ungkapnya.
“Sedangkan untuk PSU di Desa Gajah Mati, di TPS 1 dilakukan PSU Gubernur dan juga Bupati nya,” sambungnya.
Dikonfirmasi secara terpisah Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona mengatakan telah merekomendasi PSU di sejumlah TPS pada pelaksanaan pilkada 2024 ini.
“Saat ini, setidaknya ada 2 TPS yang telah direkomendasikan untuk dilakukan PSU,” paparnya.
Disebutkan Romi sejumlah alasan melatarbelakangi direkomendasi PSU, diantaranya ada pemilih yang memiliki KTP luar daerah yang mencoblos tanpa adanya surat keterangan pindah memilih.
Selain itu, pihaknya juga mendapati pemilih luar daerah masuk dalam DPTb yang seharusnya hanya memilih satu surat suara Pilgub, tapi mencoblos surat suara pilbup.
“Sedangkan untuk yang di Sungai Menang ada pemilih menggunakan KTP Kayuagung tapi diperbolehkan mencoblos tanpa ada surat pindah memilih sebanyak 3 orang,” urainya.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masih ada potensi PSU bertambah, mengingat saat ini ada beberapa TPS yang sedang dilakukan pencermatan lebih lanjut potensi pelanggarannya.
“Sedang ini kita lakukan pencermatan apakah memenuhi syarat untuk direkomendasikan PSU,” tutupnya. (**)
Sumber : Tribunnews.com
